DENPASAR, Balipolitika.com- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (DPD Gerindra) Provinsi Bali, Made Muliawan Arya menanggapi unggahan seorang oknum Staf Ahli DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pemilik akun media sosial I Wayan Repiyasa yang mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui ilustrasi bertuliskan “Maling Berkedok Gizi” di media sosial.
De Gadjah- sapaan akrab Made Muliawan Arya- menyebut kritik terhadap program pemerintah pada dasarnya dipersilakan, namun harus tetap memperhatikan etika jabatan dan disampaikan secara konstruktif.
Terlebih yang bersangkutan merupakan oknum staf ahli DPR RI yang menerima gaji dari pemerintah.
“Meski boleh mengkritik, tapi perlu memperhatikan beberapa hal,” tegas De Gadjah, Minggu, 8 Maret 2026.
De Gadjah menekankan bahwa kritik seharusnya tidak mengandung fitnah maupun hoaks serta harus disampaikan dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan program pemerintah.
“Kritik tidak mengandung fitnah atau hoaks,” ujarnya.
De Gadjah bahkan menduga ada gerakan yang berupaya memperkeruh situasi melalui media sosial.
“Ini artinya ada gerakan serempak yang memperkeruh situasi karena saat itu kami melihat juga di medsos,” ujarnya.
Di sisi lain, De Gadjah menilai Program MBG memiliki dampak positif yang cukup besar, tidak hanya bagi pemenuhan gizi anak sekolah tetapi juga bagi perekonomian masyarakat lokal di Bali.
Meski demikian, dengan fair De Gadjah menekankan memang ada beberapa persoalan seputar MBG yang harus terus dibenahi dan disempurnakan ke depan agar program mulia ini paripurna.
Menurutnya, program tersebut mampu membuka peluang kerja baru di berbagai daerah di mana pada setiap dapur MBG diperkirakan menyerap sekitar 30 hingga 50 tenaga kerja.
Dengan jumlah dapur yang terus bertambah, potensi penyerapan tenaga kerja juga semakin besar.
Saat ini, menurut data Badan Gizi Nasional (BGN) dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Bali diperkirakan mencapai sekitar 100 hingga 147 dapur.
Sementara kebutuhan dapur untuk melayani seluruh penerima manfaat di Bali diperkirakan mencapai sekitar 355 dapur.
“Jika seluruh dapur tersebut beroperasi, maka Program MBG berpotensi menyerap sekitar 4.000 hingga 7.000 tenaga kerja di Bali,” kata De Gadjah.
Selain membuka lapangan pekerjaan, program MBG juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi petani dan pelaku UMKM lokal melalui rantai pasok bahan pangan.
Setiap dapur MBG membutuhkan berbagai bahan makanan seperti beras, sayuran, telur, ayam, ikan, dan buah. Kebutuhan tersebut membuka pasar baru bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha kecil di desa.
Dalam implementasinya, lanjutnya, pemerintah juga mendorong keterlibatan BUMDes, koperasi, dan UMKM untuk menjadi pemasok bahan pangan bagi dapur MBG.
Dengan sistem ini, bahan pangan yang digunakan di dapur MBG diharapkan berasal dari produksi lokal desa.
Skema tersebut menciptakan ekosistem ekonomi baru di tingkat desa di mana petani memasok bahan mentah, UMKM mengolah bahan pangan, dan dapur MBG menjadi pembeli tetap yang menyerap produksi secara rutin.
Dengan target ratusan ribu penerima manfaat di Bali, kebutuhan bahan pangan untuk program MBG juga terus meningkat setiap hari.
Dalam satu dapur saja, kebutuhan bahan makanan bisa mencapai ratusan kilogram beras, puluhan kilogram sayur, serta ribuan butir telur.
Kondisi ini dinilai membuka peluang ekonomi yang cukup besar bagi petani sayur, peternak ayam, petani padi, nelayan, serta pelaku UMKM pengolahan pangan di berbagai daerah di Bali. (bp/ken)
