BELUM PERCAYA DIRI: Sekda Adi Arnawa serahkan RAPBD Kepada Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa di Kantor DPRD Puspem Badung, Jumat, 9 September 2022.
MANGUPURA, Balipolitika.com- Badung jatuh miskin. Jika dulu Badung dikenal bares sampai bangunan kokoh diruntuhkan dan dibangun baru lantaran menggelontorkan bantuan hibah kurang lebih sebesar Rp 900 miliar, kini Badung kembang kempis.
Saking merananya, Badung bahkan sampai meminjam uang di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI).
PT SMI menyetujui usulan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah (Pinjaman PEN Daerah) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung senilai Rp 263,44 miliar.
Penandatanganan perjanjian pinjaman PEN Daerah ini dilakukan oleh Direktur Utama PT SMI – Edwin Syahruzad, dengan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, secara sirkuler melalui media daring, pada Kamis (30/12).
Sebelum pandemi, Badung percaya diri memiliki APBD Rp 7,2 triliun lebih.
Terupdate, Sekda I Wayan Adi Arnawa menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kepada DPRD Badung yang diwakili oleh Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa di Ruang Tamu Ketua DPRD Badung, Jumat, 9 September 2022.
Penyerahan tersebut disaksikan Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Sunarta, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan I Nyoman Sujendra, Kepala BPKAD Ida Ayu Istri Yanti, dan Sekwan I Gusti Agung Made Wardika.
Adi Arnawa mengatakan mewakili Bupati Badung selaku Ketua Tim Anggaran beserta dengan Kepala BPKAD beserta tim anggaran menyerahkan rancangan APBD tahun 2023, dan dari struktur APBD yang disampaikan lewat RAPBD ini, dengan struktur anggaran yaitu belanja sebesar Rp 3,8 triliun, pendapatan Rp 3,8 triliun dan di dalamnya terdapat PAD sekitar Rp 3,1 triliun.
Mudah-mudahan dengan total waktu yang cukup panjang, Adi Arnawa berharap dewan yang terhormat akan segera membahas sehingga selanjutnya akan menjadi menjadi Perda, yang akan menjadi dasar di Pemkab Badung dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2023.
“Secara umum anggaran 2023 ini naik, ke depannya nanti kalau terjadi dinamika kita akan memperbaikinya di perubahan tahun 2023,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa mengatakan kegiatan penyerahan dari Sekda Badung ke lembaga DPRD ini untuk selanjutnya harus dibahas dan pembahasannya mendapatkan waktu yang lumayan, karena paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yaitu bulan November 2022.
“Maka pada hari ini tentunya kami mulai akan bahas di lembaga melalui teknis baik komisi maupun fraksi tentang substansinya. Maka dalam proses yang banyak ini kami harus berkoordinasi hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan teknisnya sebelum kita sepakat dalam konteks penetapan di DPRD Kabupaten Badung. Yang jelas kami apresiasi karena tepat waktu dalam menyerahkan dokumen RAPBD ini, kami juga dalam melaksanakan tugas bisa tepat waktu dan bertanggung jawab sehingga bisa melaksanakan dengan baik,” tuturnya. (bp)
