TITIP ASPIRASI: Koordinator Forum Komunikasi Profesional Kesehatan Jiwa Bali, dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ., elemen Yayasan Bali Bersama Bisa, Komunitas Bipolar Bali, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul Bali, Ikatan Psikologi Klinis (Himpsi) Bali, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia, dan Himpsi Bali foto bareng 2 narasumber, yakni anggota DPD RI 2024-2029, Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si. dan anggota Komisi VI DPR RI peraih suara tertinggi Pemilu 2024, I Nyoman Parta, S.H., Sabtu, 14 September 2024.
DENPASAR, Balipolitika.com– Kesehatan mental adalah salah satu elemen penting dalam pembangunan manusia yang seringkali terabaikan.
Data menunjukkan bahwa kondisi kesehatan mental di Bali memerlukan perhatian serius.
Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Bali memiliki prevalensi angka bunuh diri tertinggi di Indonesia, yaitu 3,07 per 100.000 penduduk, hampir dua kali lipat dari peringkat kedua, yakni Yogyakarta.
Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa Bali memiliki prevalensi gangguan jiwa berat tertinggi di Indonesia, namun tidak lebih dari setengah penderita yang rutin menjalani pengobatan.
Data dari BNN 2023 juga mengindikasikan bahwa Bali termasuk dalam 10 besar provinsi dengan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia.
Selain itu, banyaknya gelandangan psikotik dan “penghuni abadi” di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menandakan adanya masalah serius yang perlu ditangani segera.
Masalah lain yang juga perlu diperhatikan adalah tingginya angka kekerasan, termasuk bullying, di Bali, serta fakta bahwa Bali masuk dalam 10 besar provinsi dengan dana terbesar dari judi online pada tahun 2023.
Sementara itu, pembangunan fisik pariwisata di Bali berkembang pesat dan sebaliknya pembangunan manusia, khususnya dalam aspek kesehatan mental, belum mendapat perhatian memadai.
Fakta-fakta ini terungkap dalam acara bertajuk Diskusi Publik Kesehatan Jiwa yang digelar oleh Forum Komunikasi Profesional Kesehatan Jiwa Bali dan Komunitas Kesehatan Mental di Sekretariat KSPI Simpul Bali, Jalan Pertulaka Timur No. 15, Desa Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Sabtu, 14 September 2024
Dimoderatori oleh wartawan I Kadek Surya Kencana, banyak usulan program kesehatan mental yang dititipkan oleh Koordinator Forum Komunikasi Profesional Kesehatan Jiwa Bali, dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ. serta audiens, yakni Yayasan Bali Bersama Bisa, Komunitas Bipolar Bali, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul Bali, Ikatan Psikologi Klinis (Himpsi) Bali, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia, dan Himpsi Bali kepada 2 narasumber, yakni anggota DPD RI masa bakti 2024-2029 peraih suara tertinggi Pemilu 2024, Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si. serta anggota DPR RI peraih suara tertinggi Pemilu 2024, I Nyoman Parta, S.H.
I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ. yang juga Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Cabang Denpasar 2023-2026 merinci usulan Program Kesehatan Mental untuk Calon Pemimpin Bali yang berkompetisi di Pilkada Serentak 2024, Rabu, 27 November 2024.
“Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, berikut adalah beberapa usulan program kesehatan mental yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh calon pemimpin Bali,” ucap dr. Rai sembari menjabarkan usulan dimaksud.
- Panti Bina Laras untuk ODGJ Terlantar:
Provinsi Bali perlu memiliki setidaknya satu Panti Bina Laras yang layak untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar. Panti ini akan menyediakan perawatan dan rehabilitasi yang diperlukan untuk mereka yang tidak memiliki keluarga atau tempat tinggal. Selain itu, setiap kabupaten/kota perlu memiliki Rumah Pemberdayaan/Rumah Antara untuk ODGJ yang masih memiliki keluarga. Rumah ini akan memberikan dukungan dan fasilitas rehabilitasi sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.
- Suicide Helpline:
Membantu mengembangkan suicide helpline seperti Bisa Helpline agar dapat terhubung dengan layanan darurat 112 di setiap kota/kabupaten. Helpline ini penting untuk memberikan dukungan cepat bagi mereka yang berada dalam kondisi krisis dan membutuhkan bantuan segera.
- Memastikan Biaya Penanganan Percobaan Bunuh Diri
Bali dapat membuat terobosan dengan menanggung biaya penanganan percobaan bunuh diri yang berlatar belakang gangguan jiwa, yang selama ini tidak ditanggung oleh BPJS. Ini akan membantu meringankan beban keluarga dan memastikan penderita mendapatkan perawatan yang dibutuhkan mencegah kejadian percobaan bunuh diri berulang.
- Rehabilitasi Kecanduan Judi Online
Mengembangkan program penanganan rehabilitasi kecanduan judi online di setiap RSUD kab/kota dan RSJ Provinsi yang saat ini belum ditanggung oleh BPJS. Ini penting mengingat tingginya angka judi online di Bali yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi bagi individu dan keluarga mereka.
- Sarana Prasarana Pengobatan Jiwa
Memenuhi sarana dan prasarana pengobatan jiwa yang lengkap sepanjang tahun. Hal ini termasuk menyediakan bangsal ruang rawat inap khusus kesehatan jiwa dan rehabilitasi narkoba (minimal 5 perden dari total kapasitas RS) di setiap RSUD kabupaten/kota. Dengan fasilitas yang memadai, diharapkan pelayanan kesehatan mental dapat ditingkatkan dan lebih banyak pasien dapat dirawat dengan baik.
- Program 1 Puskesmas 1 Psikolog Klinis di Bali
Mewujudkan program satu puskesmas satu psikolog klinis untuk memastikan setiap puskesmas memiliki tenaga profesional yang mampu menangani masalah kesehatan mental di tingkat primer. Psikolog klinis di puskesmas akan membantu dalam deteksi dini, pengobatan, dan rehabilitasi pasien dengan gangguan mental ringan hingga sedang.
- Kartu Disabilitas Psikososial Provinsi Bali
Mengembangkan kartu disabilitas termasuk untuk disabilitas psikososial yang memberikan bantuan hidup pokok, transportasi umum gratis, dan prioritas dalam layanan publik. Kartu ini akan membantu penyandang disabilitas psikososial mendapatkan akses yang lebih mudah dan dukungan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
- Kelompok Dukungan di Tempat Kerja
Mengharuskan setiap instansi pemerintah dan perusahaan untuk membentuk kelompok dukungan kesehatan mental (support group) di lingkungan kerja. Kelompok ini akan memberikan dukungan psikososial bagi karyawan dan membantu mengurangi stres serta meningkatkan kesejahteraan mental di tempat kerja.
- Penertiban Tenaga Kesehatan Mental Ilegal
Melakukan penertiban bagi tenaga kesehatan mental asing ilegal tanpa visa kerja di institusi rehabilitasi internasional yang ada di Bali, serta memastikan tenaga kesehatan profesional Indonesia yang tersertifikasi lengkap berada di dalamnya. Langkah ini penting untuk menjamin kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan mental yang diberikan kepada masyarakat.
- Klaim BPJS untuk Psikoterapi dan Rehabilitasi Psikososial
Mendorong agar layanan psikoterapi dan rehabilitasi psikososial dapat terklaim dengan baik di BPJS agar masyarakat dapat menerima layanan kesehatan mental yang berkualitas tanpa harus terbebani biaya tinggi. Ini akan memastikan lebih banyak orang mendapatkan akses ke perawatan yang mereka butuhkan.
- Kelompok Dukungan Kesehatan Mental di Sekolah
Memastikan setiap sekolah memiliki kelompok dukungan kesehatan mental sebagai bagian dari upaya pencegahan bullying dan kekerasan di sekolah. Kelompok ini akan memberikan pendidikan dan dukungan kepada siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan mendukung kesejahteraan mental siswa.
“Dengan mengimplementasikan usulan-usulan ini, diharapkan Bali dapat meningkatkan kualitas kesehatan mental warganya dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia harus seimbang dengan pembangunan fisik, dan kesehatan mental adalah salah satu komponen utama dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Selain itu, dengan adanya perhatian yang lebih besar terhadap kesehatan mental, Bali dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sehat, baik secara fisik maupun mental,” ucap dr. Rai.
“Mari kita bersama-sama membangun Bali yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga kuat dan sehat secara mental. Dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program ini. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita dapat menciptakan Bali yang lebih baik untuk semua,” pesannya. (****)
