DENPASAR, Balipolitika.com- Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada Februari 2025 secara bulanan mengalami deflasi sebesar -0,57% (mtm), lebih dalam dari bulan sebelumnya yang juga mengalami deflasi -0,02% (mtm).
Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali menurun menjadi 1,21% (yoy) dari 2,41% (yoy) pada Januari 2025.
Secara umum, inflasi bulan Februari 2025 di Provinsi Bali cukup terkendali. Meski demikian, terdapat beberapa komoditas bahan pangan yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi menjelang rangkaian HBKN, sehingga perlu untuk diwaspadai dan mendapat perhatian.
Untuk itu, ke depan diperlukan penguatan pengendalian inflasi melalui Gerakan Pasar Murah (GPM) dan memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD). Upaya tersebut diperlukan untuk memitigasi kenaikan harga bahan pangan pada saat bulan Ramadhan dan rangkaian perayaan HBKN Nyepi.
Secara spasial, seluruh Kota/Kabupaten IHK mengalami deflasi secara bulanan. Kab. Tabanan mengalami deflasi bulanan terdalam (-1,05%; mtm) atau inflasi tahunan 1,23% (yoy), diikuti Kab. Badung dengan deflasi sebesar -0,89% (mtm) atau inflasi tahunan 0,98% (yoy).
Kemudian, Singaraja mengalami deflasi bulanan sebesar -0,81% (mtm) atau inflasi tahunan 0,27% (yoy).
Terakhir, Kota Denpasar mengalami deflasi bulanan sebesar -0,13% (mtm) atau inflasi tahunan 1,70% (yoy).
Deflasi yang terjadi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.
Berdasarkan komoditasnya, deflasi bulan Februari 2025 terutama bersumber dari diskon tarif untuk pemakaian listrik bulan Januari 2025 dengan tipe pasca bayar, sehingga masih tercatat pada bulan berjalan.
Lebih lanjut, terdapat penurunan harga komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai rawit yang telah memasuki masa panen.
Sementara itu, deflasi tertahan oleh kenaikan harga bensin, pepes, wortel, daging babi, iuran pembuangan sampah, dan bahan bakar rumah tangga.
Kenaikan harga daging babi didorong oleh tingginya permintaan dari daerah luar Bali yang masih terjangkit virus ternak babi, dan kenaikan harga bensin didorong oleh kenaikan harga Pertamax.
Ke depan, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti peningkatan permintaan barang dan jasa pada rangkaian HBKN yang terjadi secara berurutan antara lain bulan Ramadan, Hari Raya Nyepi, dan Idul Fitri, serta kenaikan permintaan canang sari menjelang rangkaian perayaan Nyepi.
Lebih lanjut, terdapat risiko kenaikan harga daging dan telur ayam ras di tengah tren peningkatan harga global jagung sebagai bahan baku pakan ternak sejak Juli 2024, yang disertai peningkatan permintaan pada periode HBKN.
Kemudian, harga emas perhiasan dan minyak goreng juga berpotensi meningkat seiring dengan kenaikan harga emas global dan Crude Palm Oil (CPO).
Untuk memitigasi risiko inflasi ke depan, sejalan dengan hasil rapat High Level Meeting (HLM) TPID se-Provinsi Bali pada 17 Februari 2025, KPw BI Provinsi Bali mengajak seluruh TPID untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga dan mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian.
Produktivitas dapat ditingkatkan melalui penguatan implementasi regulasi perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan mitigasi alih fungsi lahan, penguatan pengairan, implementasi benih unggul, serta perluasan hilirisasi.
Selanjutnya, produktivitas pertanian juga perlu didorong dengan peningkatan efisiensi rantai pasok melalui penciptaan ekosistem ketahanan pangan yang melibatkan bumdes, perumda pangan, dan koperasi, serta kerja sama hulu-hilir antara petani, penggilingan, perumda pangan, dan horeka (hotel, restoran, dan kafe) yang disertai dengan penguatan implementasi regulasi optimalisasi penggunaan produk lokal oleh horeka di daerah.
KPw BI Provinsi Bali juga terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama seluruh kabupaten/kota di Bali untuk mengimplementasikan strategi 4K pengendalian inflasi, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Pengendalian harga juga memerlukan dukungan masyarakat melalui penerapan perilaku belanja bijak menjelang rangkaian HBKN, sehingga tidak terjadi kelangkaan yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga bahan pokok.
Melalui penguatan implementasi kebijakan 4K dan partisipasi aktif masyarakat, Bank Indonesia meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam kisaran target inflasi nasional 2,5%±1%. (bp/dp/ken)
