GIANYAR, Balipolitika.com– Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Kejaksaan Negeri Gianyar resmi menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penegakan Hukum, Penerangan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum lainnya.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan Bupati Gianyar, I Made Mahayastra dan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, Agus Wirawan Eko Saputro di Taman Maheswara Kantor Bupati Gianyar, Kamis, 6 Maret 2025 malam.
Kesepakatan ini merupakan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum dalam mendorong efisiensi dan efektivitas penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Gianyar.
Bertepatan dengan bulan puasa, kegiatan ini dirangkai dengan berbuka puasa bersama jajaran Forkopimda Gianyar, Sekda Gianyar, FKUB Gianyar, kepala OPD, serta para ASN muslim.
Dalam sambutannya, Mahayastra mengatakan penandatanganan kesepakatan antara Pemkab Gianyar dengan Kejari Gianyar menjadi langkah strategis dalam memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum bagi para aparatur Pemkab Gianyar, baik penanganan maupun penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sehingga tugas dan tanggung jawab dari Pemkab Gianyar dan Kejaksaan Negeri Gianyar dapat terjalin dengan baik.
“Jangan sampai kita bantu mereka setelah terjerat kasus-kasus, lebih bagus kita beri pemahaman dulu, beri penerangan,” kata Mahayastra.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, Agus Wirawan Eko Saputro megatakan MoU ini merupakan komitmen bersama Pemkab dan Kejari dalam membangun Kabupaten Gianyar mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar yang terus meningkat.
“Kejaksaan Negeri Gianyar hadir untuk menjaga pembangunan Kabupaten Gianyar sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dan kami menjadi garda terdepan,” ucap Agus Wirawan Eko Saputro.
Selain itu, MoU ini sebagai langkah agar terhindar dari praktik-praktik korupsi, untuk meningkatkan kepercayaan publik, dan perbaikan pelayanan publik sehingga pemerintahan bersih dan transparan.
“Kami berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk mencegah tindakan korupsi, meningkatkan kepercayaan publik dan pelayanan publik,” tutupnya. (bp/ken)
