AUDIT: Tim Audit Inspektorat BNPB yang terdiri dari Saeful Alam selaku Wakil Penanggung Jawab Pengendali Teknis, Hamza Fansuri sebagai Ketua Tim, serta Syabila Fajrin Rahmadina dan Divia Rachmaniza sebagai anggota cek penanganan darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Bali.
DENPASAR, Balipolitika.com- Tim audit dari Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkunjung ke BPBD Provinsi Bali, Kamis, 2 November 2023.
Kedatangan tim audit tersebut bertujuan untuk mengevaluasi penanganan darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Bali.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Audit Inspektorat BNPB yang terdiri dari Saeful Alam selaku Wakil Penanggung Jawab Pengendali Teknis, Hamza Fansuri sebagai Ketua Tim, serta Syabila Fajrin Rahmadina dan Divia Rachmaniza sebagai anggota.
Tim audit diterima oleh I Wayan Suryawan, Kepala UPTD Pengendalian Bencana Provinsi Bali, dan I Wayan Gede Eka Saputra, Plt. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, beserta jajaran Bidang Teknis dan Keuangan BPBD Provinsi Bali.
Pertemuan tersebut berlangsung produktif dengan beberapa poin yang dibahas.
Plt. Kepala Bidang Logistik menjelaskan tentang pergerakan bantuan peralatan penanggulangan bencana yang diterima dari BNPB, termasuk jumlah dan jenis bantuan peralatan yang sudah didistribusikan atau masih tersimpan di Gudang BPBD Provinsi Bali.
Tim Audit BNPB sangat tertarik untuk mengetahui rincian mengenai bantuan yang sudah disalurkan dan yang masih tersedia.
Selain itu, Plt. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menjelaskan mengenai alur penetapan status siaga darurat dalam menghadapi kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan.
Tim Audit BNPB meminta kelengkapan dokumen terkait hasil notulen rapat, Surat Keputusan (SK) penetapan siaga darurat, serta surat permohonan bantuan yang diajukan ke BNPB Pusat sebagai bahan evaluasi.
Dalam pertemuan ini, Plt. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik juga menyampaikan kemungkinan adanya perpanjangan status darurat, yang akan mencakup status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Provinsi Bali.
Tim Audit tidak hanya berdiskusi secara tertulis, mereka juga memeriksa dokumen perjalanan bantuan peralatan Penanggulangan Bencana yang telah diterima oleh BPBD Provinsi Bali, serta meninjau langsung kelengkapan dan kondisi bantuan yang masih tersimpan di Gudang BPBD.
Terakhir mereka mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dan evaluasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas penanganan darurat bencana di Provinsi Bali.
“Saya sebagai Kalaksa BPBD Prov Bali selalu tegaskan kepada personil, wajib taat asas dan berpedoman pada aturan dalam pengelolaan bantuan baik berupa peralatan apalagi bantuan uang. “Jangan sampai dalam tugas di urusan kebencanaan menimbulkan bencana baru di kemudian hari, karena tidak sesuai dengan aturan atau ada indikasi penyimpangan, jadi harus transparan dan akuntabel,” tegas I Made Rentin.
“Saya menerapkan waskat (pengawasan melekat), dalam setiap tahapan lakukan kontrol sehingga bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan, astungkara sejauh ini lancar, aman dan terkendali,” tutupnya. (rtn/bp).
