DUKUNG KBS-ACE: Poster I Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., mendukung paket Wayan Koster- Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati pada Pilgub 2018 silam.
DENPASAR, Balipolitika.Com- Setelah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, giliran I Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, Arya Wedakarna yang menjadi “sasaran tembak” sejumlah akun buzzer yang bertebaran di sejumlah grup media sosial Bali dua pekan terakhir. Sebagaimana diketahui, serangan yang dialamatkan pada istri mantan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga terjadi setelah Bintang Puspayoga berkomentar soal dugaan diskriminasi yang dialami Master of Ceremony (MC) profesional, Putu Dessy Fridayanthi alias Ecy.
Puncaknya, pada Minggu (26/9/2021), GPS, Luh Djelantik, dan AWK dibuatkan meme alias poster. Ketiganya disentil badut politik. “Badut politik Bali, loser minim prestasi kerjanya hanya cari sensasi,” tulis sejumlah akun hantu sembari menampilkan wajah ketiganya yang dipoles layaknya badut.
Merespons meme badut tersebut, GPS yang tercatat pernah bernaung di sejumlah organisasi, yakni Unikahidha Universitas Brawijaya Malang, Wakil Ketua KPMHD Malang, Sekjen PP KMHDI Periode 1996-1999, Ketua Presidium Forum Alumni KMHDI Indonesia (FA-KMHDI), Pendiri Yayasan Bali Forum, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Bali, Wakil Sekretaris IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia) Bali, Wakil Ketua VI PP Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Bali, Penasihat Garda (Gabungan Generasi Muda) Buleleng, Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat Bali, Ketua Komunitas Kebangsaan (LSM pendukung SBY-JK saat pilpres 2004), Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga, DPP Partai Demokrat Tahun 2010-2015, Ketua Departemen Lingkungan Hidup, DPP HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) 2010-2015, Sekjen Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan lain-lain bersikap.
Ditegaskannya, rakyat berhak mengkritisi setiap individu yang aktivitasnya menggunakan uang negara. “Rakyat berhak mengkritisi setiap orang yang aktivitasnya gunakan uang negara. Termasuk istri, anak, selirnya atau yang lainnya, terlebih jika sampai ikut intervensi tata kelola pemerintahan. Karena itu statusnya menggunakan uang rakyat,” ungkapnya, Senin (27/9/2021).
GPS menekankan uang rakyat yang dipakai itu bukan uang sendiri yang seakan-akan berhak sesukanya sendiri dan seakan-akan itu otoritasnya sendiri. Jika tidak siap atau tidak mau dikritik, GPS berucap silakan parkir di tempat yang aman.
“Ketika dikritik, jelaskanlah. Jika ada yang meminta klarifikasi, ya klarifikasilah. Bukan dengan mengerahkan buyshare (buzzer, red) lalu membuat meme-meme serta fitnah-fitnah individu tetapi esensi yang dikritik tidak ada jawaban apa-apa,” tandasnya.
“Menggunakan buyshare-buyshare menyerang para pengkritik dengan menggunakan uang rakyat adalah cara-cara kekuasaan yang paling barbar. Sebab rakyat menyerahkan pengelolaan uang rakyat untuk bisa dimanfaatkan untuk kebijakan mensejahterakan rakyat, bukan untuk menggaji buyshare- buyshare yang didoktrin untuk hidup dan makan dari uang hasil fitnah rakyat yang berani mengkritik dan ironisnya bersumber dari uang rakyat. Sekali lagi, renungkanlah. Siapa yang dipilih rakyat itulah yang diberikan otoritas. Bukan orang lain, termasuk orang terdekatnya. Sehingga sikap tahu diri, menjadi penting dalam demokrasi,” tegas mantan jurnalis salah satu media ternama di Pulau Dewata itu.
“Kritik dan oposisi sehat untuk demokrasi karena bisa menciptakan check and balance untuk penajaman kesejahteraan rakyat. Jamu pahit lebih menyehatkan daripada gula yang manis, apalagi kopi arak sangat berbahaya karena bisa sontoloyo. #SalamKopiArak. #DahGituAja,” tutupnya. (tim/bp)
