SOROTI: Akademisi Universitas Warmadewa, I Ngurah Suryawan, saat diwawancarai Bali Politika. (Sumber: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com – Menyoroti ada rencana Pemerintah Daerah (Pemda) mewujudkan kemandirian energi di Provinsi Bali melalui rencana pembangunan FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) Liquefied Natural Gas (LNG) di Perairan Serangan, sebagai fasilitas pendukung rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), sejumlah pihak mulai mempertanyakan terkait siapa yang paling diuntungkan dalam proyek tersebut? Di sisi lain, tag line Bali Mandiri Energi sangat bersebrangan dengan rencana pemanfaatan gas sebagai sumber energi yang diketahui Bali sendiri tidak memiliki sumber daya tersebut, sehingga Bali harus bergantung dengan daerah ataupun negara lain penghasil gas yang jauh dari kesan ” Bali Mandiri”, dikutip Selasa, 26 Mei 2026.
Menyikapi pertanyaan tersebut, salah satu akademisi Universitas Warmadewa, I Ngurah Suryawan menilai, mimpi dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi melalui pemanfaatan LNG sebagai sumber energi listrik merupakan hal yang sangat bersebrangan, karena jika rencana itu terwujud Bali justru akan lebih banyak bergantung kepada daerah-daerah bahkan negara-negara lain pengahasil gas alam tersebut.
Menurutnya, rencana pembangunan FSRU LNG sebagai fasilitas pendukung PLTG di Bali justru akan menimbulkan ketergantungan baru bagi Bali dengan daerah-daerah lain, dilain hal Bali sebenarnya bisa memanfaatkan sumber daya energi terbarukan yang melimpah seperti sumber energi panas bumi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau sumber energi angin melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA).
“Menurut saya, jelas sekali dari laporan yang ada rencana pembangunan proyek gas di Bali justru akan menimbulkan ketergantungan baru bagi Bali dan jauh dari konsep kemandirian. Saya melihat, jika LNG ini terus dipaksan untuk direalisasikan justru akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, tidak ada kemandirian bagi Bali yang ada justru ketergantungan karena Bali bukan penghasil sumber daya alam berupa gas,” ungkapnya.
Menurut persepsi Ngurah Suryawan, keberlanjutan proyek gas di Bali justru akan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak lain yang menguasai sektor sumber daya gas alam, serta realisasinya justru akan semakin banyak menimbulkan konflik di masyarakat karena adanya ketimpangan dalam konsep kemandirian tersebut, sehingga pihaknya berharap pemerintah mampu melakukan kajian ulang terhadap rencana besar ini dan tidak menjadikan rencana ini sebagai proyek ambisius yang akan menguntungkan banyak pihak lain di luar Bali.
“Seperti yang pernah saya sampaikan, logika dari logika ekstraktivisme mengatakan tidak ada kemandirian di balik rencana pembangunan proyek gas di Bali. Justru, bagi saya, proyek gas di Bali ini akan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak lain untuk memetakan zona-zona lainnya di Bali untuk mereka kuasai, ini kan yang ada hanya kepentingan-kepentingan kapitalis,” tutupnya. (bp/gk)
