DISENTIL: Mulia-PAS Soroti Alokasi Anggaran Program Pro Rakyat Turun Drastis Malah Kembangkan Proyek PKB Klungkung Hingga Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi Buat Defisit APBD Rp 1,9 T dan Hutang PEN Rp 1,5 T. (Sumber: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com- Kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di era pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Wayan Koster dikritisi Mulia-PAS, khususnya Defisit APBD sebesar Rp 1,9 Triliun dan hutang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 1,5 Triliun.
Tak hanya itu, Calon Gubernur (Cagub) Bali Made Muliawan Arya (De Gadjah) juga mempertanyakan minimnya alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur pertanian, ditengah defisit dan beban utang yang disebutnya cukup besar.
Terlebih lagi, urusan kesejahteraan masyarakat disebut sebagai tugas utama pemerintah.
Demikian mengemuka, saat Debat Publik Ketiga terhadap kedua Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024, yaitu Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) dan Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Rabu, 20 November 2024.
Dalam sesi Debat Publik pamungkas tersebut, Mulia-PAS juga mengkritisi turunnya alokasi anggaran untuk program pro-rakyat, seperti bantuan subak yang hanya Rp 10 juta per tahun dari sebelumnya Rp 50 juta dan juga anggaran sektor pertanian hanya Rp 800 juta.
“Sementara, terjadi pengurangan sharing Kartu Indonesia Sehat (KIS, red) untuk masyarakat miskin di Buleleng turun drastis dari Rp 40 milyar menjadi Rp 18 milyar,” tegasnya.
Selain itu, juga disoroti likuidasi Perusda Bali beserta asetnya dengan membentuk Perusda baru serta dua Perumda di era Koster terkait proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang disebut bermasalah dan kini ditangani kasus hukumnya di Bareskrim Mabes Polri.
“Bagaimana kebijakan ini sampai menjadi kasus hukum yang ditangani Bareskrim? Bagaimana memastikan proyek besar, seperti Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi bebas dari KKN?,” imbuhnya.
Menanggapi kritik tersebut, Wayan Koster menyatakan, bahwa pengelolaan APBD di masa pemerintahannya tetap sesuai aturan.
Ditegaskan pula, bahwa alokasi untuk pendidikan dan kesehatan masing-masing telah melampaui batas minimal 20 persen dan 10 persen yang ditentukan undang-undang.
“Terkait defisit Rp 1,9 trilyun, itu adalah asumsi pendapatan dan belanja yang selalu disinkronkan di akhir tahun, sehingga tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan, termasuk selama pandemi Covid-19,” kata Koster.
Mengenai utang PEN senilai Rp 1,5 triliun, Koster menjelaskan dana tersebut digunakan untuk pengembangan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung.
“Dana PEN dipakai untuk program produktif, membebaskan dan mematangkan lahan seluas 326 hektar, yang saat ini nilainya telah meningkat menjadi Rp 5 triliun. Ini akan menjadi aset besar bagi Bali, bukan hanya untuk membangun identitas budaya, tetapi juga mendukung pariwisata berkelas dunia dan berdampak ekonomi besar bagi wilayah Bali Tengah dan Bali Timur,” paparnya.
Koster juga membantah isu terkait pembangunan jalan tol yang dianggap bermasalah.
Disebutkan, bahwa semua proses, termasuk pembebasan lahan, dilakukan sesuai aturan dan tanpa “kong kali kong”.
Namun, De Gadjah menilai kebijakan tersebut tidak memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
Kemudian, De Gadjah juga menegaskan bahwa pemerintahan dibawah pasangan Mulia-PAS akan memaksimalkan alokasi APBD untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, dengan fokus pada kebutuhan mendasar.
“Kami akan memastikan proyek besar, seperti jalan tol tidak menjadi beban anggaran daerah, melainkan diperjuangkan sebagai program pusat. Pemerintah daerah harus fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar propaganda politik,” tegas De Gadjah.
Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta turut merespons kritik De Gadjah, yang menegaskan, bahwa proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi adalah demi kepentingan masyarakat Bali.
“Jangan politisasi proyek ini. Ini adalah untuk rakyat Bali. Mari dukung bersama agar proyek ini cepat selesai,” kata Giri Prasta.
Bahkan, disebutkan pula, bahwa aset 326 hektar yang dimiliki Pemprov Bali telah memberikan keuntungan besar bagi daerah.
“Giri Prasta hadir, Rp 1,5 triliun dari PHR (Pendapatan Hotel dan Restoran, red) kita berikan itu selesai, aman Pak Koster,” terang Giri Prasta.
Namun, pernyataan Giri mendapat respons keras dari De Gadjah. “Giri Prasta hadir dari mana? Anda jadi Cawagub Bali, bukan jadi Bupati Badung. Bagaimana PHR bisa membawa ke sana? Berpikir rasional dong,” sentil De Gadjah ke mantan Bupati Badung. (bp/tim)
