TAAT PERDA: Fraksi Badung Gede- PU Badung Gede yang dibacakan I Gede Aryantha pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa, 18 Juli 2023.
MANGUPURA, Balipolitika.com- Pemkab Badung diminta melanjutkan rencana pembangunan jalan lingkar selatan. Dorongan ini disampaikan dalam Pemandangan Umum (PU) Fraksi Badung Gede (Gerindra-Demokrat) yang dibacakan I Gede Aryantha pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa, 18 Juli 2023.
Fraksi Badung Gede meminta agar pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) secara bertahap melakukan penganggaran melalui APBD dan dana DAK untuk jalan lingkar selatan yang merupakan akses alternatif menuju obyek-obyek tujuan wisata di Badung selatan dan menjadi sistem jaringan jalan yang terkoneksi dengan jalan nasional dan provinsi.
“Termasuk melakukan pembebasan lahannya. Serta mekanisme pemerintah mengatasi kemacetan di daerah pariwisata, khususnya jalan menuju Uluwatu, Nusa Dua, Tanjung Benoa, Canggu, dan Tibubeneng untuk dapat segera terealisasi dengan baik yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi mantap jalan,” ujarnya.
Di bidang kesehatan, Fraksi Badung Gede meminta informasi implementasi MoU Pemkab Badung dengan Universitas Udayana.
Pasalnya rumah sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit pemerintah yang berada di wilayah Kuta Selatan dan mempunyai peran strategis meningkatkan derajat kesehatan melalui pelayanan berkualitas.
Kerja sama Pemkab Badung dan Rumah Sakit Udayana dinilai berdampak positif bagi masyarakat dalam aksesibilitas pelayanan kesehatan.
“Kami terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas dengan menambah prasarana pendingin mayat sehingga bisa memberikan penanganan yang maksimal,” ungkapnya dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakil DPRD I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta, serta dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.
Selain saran dan masukan, Fraksi Badung Gede mengapresiasi penyertaan modal ke BPD Bali di tahun anggaran 2022 sebesar Rp50 miliar. Namun, Fraksi Badung Gede mendorong agar setiap tahun sebesar Rp1,7 triliun mengacu Perda Penyertaan Modal Nomor 15 Tahun 2022 dalam jangka waktu 10 tahun.
“Untuk itu kami mendorong Pemerintah Kabupaten Badung dapat melakukan penganggaran penyertaan modal milik daerah sebagaimana amanat perda yang dimaksud. Kami juga mendorong pemerintah mencanangkan penyertaan modal pada Perumda PDAM, dan PD Pasar sebagai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung,” katanya. (bp)
