BADUNG, Balipolitika.com– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan Kabupaten Badung sebagai contoh nasional dalam inovasi pengelolaan keuangan daerah.
Di tengah kapasitas fiskal yang kuat, Badung dinilai konsisten melakukan terobosan, termasuk mencari alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan.
Momentum itu dimanfaatkan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa untuk mendorong penyempurnaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) serta memperkuat regulasi pembiayaan daerah agar lebih adaptif.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pemutakhiran dan Integrasi Proses Bisnis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam SIPD-RI di Kuta, Kamis, 16 Juli 2026.
Acara dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Sekda Badung, Ida Bagus Surya Suamba, pimpinan OPD, serta perwakilan pemda dan perbankan se-Indonesia.
Selain memperkuat tata kelola keuangan, agenda nasional ini turut berdampak positif bagi pariwisata dan ekonomi akomodasi lokal.
“Kami berharap kegiatan nasional seperti ini terus dilaksanakan di Badung. Kami siap berkolaborasi dengan Kemendagri dalam berbagai agenda strategis lainnya. Forum seperti ini memiliki nilai strategis sebagai ruang dialog antara pusat dan daerah untuk menyampaikan kendala implementasi sekaligus masukan penyempurnaan sistem,” ujar Adi Arnawa.
Bagi Pemkab Badung, SIPD-RI telah menjadi fondasi tata kelola keuangan digital yang transparan dari perencanaan hingga pelaporan.
Namun, Adi Arnawa memberi masukan terkait kebijakan bantuan masyarakat penekan inflasi.
Selama ini, kebijakan itu masih masuk nomenklatur bantuan sosial di SIPD-RI, padahal substansinya adalah instrumen stabilisasi ekonomi daerah.
Bupati Badung mengapresiasi Kemendagri yang membuka ruang penyempurnaan regulasi ini.
Di sisi lain, ia mendorong penguatan regulasi pembiayaan utang untuk infrastruktur strategis daerah berfiskal kuat, serta meminta perbankan menghadirkan skema yang kompetitif.
“Kami membutuhkan sistem yang tetap disiplin administrasi, tetapi juga cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi daerah yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat,” tegas Adi Arnawa.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan Badung sangat layak menjadi percontohan.
Menurutnya, besarnya APBD dan PAD tidak membuat Badung berhenti mencari sumber pembiayaan baru, sehingga inovasinya kerap menjadi referensi kebijakan nasional.
“Badung ini APBD dan PAD-nya sudah sangat tinggi, tetapi justru tidak berhenti melakukan inovasi. Banyak sekali inspirasi yang kami peroleh dari Badung, bahkan sering kali inovasinya lebih maju dibanding regulasi maupun sistem SIPD-RI. Karena itu, kami sengaja menyelenggarakan forum ini di Badung sebagai bentuk apresiasi sekaligus menyerap masukan daerah,” kata Fatoni.
Kemendagri kini terus mendorong pemda memanfaatkan skema creative financing seperti pinjaman, obligasi daerah, KPBU, optimalisasi BUMD/BLUD, pemanfaatan aset, hingga CSR sebagai alternatif mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan APBD. (bp/ken)
