KLUNGKUNG, Balipolitika.com– Kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Bali) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar melaksanakan kegiatan edukasi sekaligus pengawasan wajib pajak bersama di wilayah Kecamatan Nusa Penida pada hari Senin, 11 Mei 2026.
Kegiatan ini merupakan salah bentuk implementasi atas kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D).
Ruang lingkup kerja sama OP4D antara lain pertukaran data perpajakan, dukungan peningkatan kapasitas, dan pelaksanaan edukasi dan pengawasan wajib pajak bersama.
Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan menyampaikan bahwa Nusa Penida merupakan salah satu kawasan objek wisata internasional di Provinsi Bali.
Untuk meningkatkan kunjungan, dibutuhkan pembiayaan untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman bagi para wisatawan.
“Kabupaten Klungkung membutuhkan pembiayaan khusus untuk membangun fasilitas yang nyaman bagi wisatawan seperti jalan umum, fasilitas air bersih, pengelolaan sampah dan penataan kawasan pelabuhan kapal. Salah satu sumber pembiayaannya berasal dari pajak hotel atau restoran yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung dan pajak penghasilan (PPh) yang menjadi penerimaan penting bagi kas negara,” tambahnya.
Bupati Klungkung, I Made Satria memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta makanan dan minuman yang wajib disetorkan ke kas daerah.
“Tambahan 10% uang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta makanan dan minuman yang dibayarkan oleh wisatawan bukan merupakan bagian keuntungan dari usaha. Uang tersebut merupakan titipan tamu saat check in atau makan di restoran untuk membiayai pembangunan di Nusa Penida. Menahan uang titipan ini berarti tidak amanah terhadap tamu, dan menghambat kemajuan rumah kita sendiri,” tegasnya.
I Made Satria menambahkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Nusa Penida baru menyentuh angka 67 persen.
Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan wajib pajak untuk mengejar 33 persen potensi pajak daerah yang belum masuk ke kas daerah yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan roda APBD yang transparan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kegiatan edukasi diikuti oleh 30 perwakilan wajib pajak, perbekel se-Kecamatan Nusa Penida, dan Forkopimda Kabupaten Klungkung.
Acara dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan bersama ke lokasi usaha wajib pajak sekaligus pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada wajib pajak baru.
Kegiatan edukasi dan kunjungan bersama ini akan dilanjutkan secara bersama dan berkelanjutan antara kantor pelayanan pajak di lingkungan Kanwil DJP Bali dan Pemerintah Daerah di Bali. (bp/ken)
