GIANYAR, Balipolitika.com– Pemerintah Kabupaten Gianyar menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Gianyar, Senin, 27 April 2026.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang bermakna kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal guna bersama-sama mewujudkan Asta Cita sebagai representasi harapan bangsa Indonesia, melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam Sambutan Menteri Dalam Negeri RI yang dibacakan oleh Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun disampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk memperkokoh komitmen dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air.
Agung Mayun mengungkapkan bahwa tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan dapat tercapai secara optimal.
Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional.
Sinkronisasi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis, antara lain integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah, reformasi birokrasi berbasis outcomes yang diperkuat dengan digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah, penguatan kemandirian fiskal daerah, kolaborasi antardaerah, fokus pada layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, serta penguatan stabilitas dan ketahanan daerah.
“Saya juga mengajak seluruh kepala daerah untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi,” ujarnya.
Agung Mayun berharap seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara sederhana, tidak berlebihan, serta tidak hanya bersifat seremonial, melainkan benar-benar memberikan manfaat nyata.
Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang ada diharapkan terus dioptimalkan dengan mengedepankan efektivitas, sehingga setiap penggunaan anggaran mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Dengan demikian, pemborosan anggaran dapat dihindari dan setiap program yang dijalankan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
“Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk dalam peringatan Hari Otonomi Daerah, harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan penghematan anggaran, sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia,” pungkasnya. (bp/ken)
