DENPASAR, Balipolitika.com- Proyek pengembangan infrastruktur strategis perkotaan di Kota Denpasar secara resmi akan dimulai.
Pada tahun 2025 ini beberapa proyek akan memasuki masa feasibility study atau studi kelayakan, yakni pembangunan Jalan Underpass Simpang Tohpati, Jalan Underpass Simpang Gatot Subroto- Jalan Ahmad Yani, dan Pembangunan Gedung Parkir Pelabuhan Sanur.
Demikian diungkapkan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa usai menghadiri rapat bersama Gubernur Bali, Wayan Koster di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Rabu, 1 Oktober 2025.
Lebih lanjut dijelaskan, untuk proses pembangunan Jalan Underpass Simpang Tohpati, Feasibility Study atau studi kelayakan akan dimulai pada tahun 2025 ini.
Selanjutnya untuk dokumen basic design, dokumen andalalin, dokumen lingkungan dan pengadaan lahan akan dimulai pada tahun 2026, sedangkan untuk kontruksi yang akan dikerjakan Kementerian PU akan dilaksanakan pada tahun 2027.
Selanjutnya untuk pembangunan Jalan Underpass Simpang Gatot Subroto-Jalan Ahmad Yani, pengerjaan DED, dokumen andalalin dan dokumen lingkungan akan dimulai pada tahun 2026.
Selanjutnya pengadaan lahan akan dilaksanakan pada tahun 2027, dan pengerjaan fisik ditarget mulai pada tahun 2028.
Selain itu, Pemkot Denpasar juga resmi mengusulkan pembangunan Underpass Simpang Pesanggaran, Gedung Perkir Pelabuhan Sanur, dan Jalan Akses Pelabuhan Sanur.
“Kita bersinergi antara Pemkot Denpasar, Pemprov Bali dan Pemerintah Pusat, sehingga proyek strategis ini dapat segera terealisasi dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas,” ujar Arya Wibawa sembari mendorong percepatan normalisasi sungai utama di Kota Denpasar, yakni Tukad Mati, Tukad Badung, dan Tukad Ayung.
Koster menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Beberapa program strategis yang diusulkan antara lain pembangunan gedung parkir di Pura Batur, pembangunan jalan underpass Jimbaran, pembangunan Embung Tukad Unda di Klungkung, serta pembangunan gedung parkir di kawasan Pelabuhan Sanur, Denpasar.
“Usulan ini sudah saya sampaikan langsung kepada Bapak Menteri PUPR, dan prinsipnya beliau mendukung. Secara resmi juga sudah bersurat menjawab usulan yang kita ajukan. Kita diminta untuk menyiapkan semua persyaratan, mulai dari pembebasan lahan, dokumen studi kelayakan, DED, hingga Amdal. Jika semua sudah clear, proyek bisa direalisasikan pada tahun 2026,” tegasnya.
Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu juga menyoroti masalah kemacetan yang kerap terjadi di Pelabuhan Sanur akibat keterbatasan lahan parkir.
“Pembangunan gedung parkir Sanur akan menjadi solusi strategis untuk mengurai kemacetan sekaligus mendukung Sanur sebagai gerbang pariwisata Bali menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya optimalisasi upaya memperoleh dukungan dana APBN di luar transfer daerah, mengingat adanya penurunan transfer daerah ke Bali.
“Kita harus berjuang keras, karena tidak mudah mendapatkan dukungan APBN di luar alokasi transfer daerah. Apalagi kita juga masih menanggung program normalisasi akibat banjir,” imbuhnya. (bp/ken)
