BADUNG, Balipolitika.com– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti menerima dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 yang diserahkan Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta mewakili Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Ruang Rapat Pimpinan DPRD, Sekretariat DPRD Puspem Badung, Senin, 14 Juli 2025.
Ketua DPRD Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya, Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Satria, Ketua Fraksi Partai Golkar I Gusti Ngurah Saskara, dan Ketua Fraksi Gerindra, I Wayan Puspanegara.
Sementara Wakil Bupati didampingi Sekda Ida Bagus Surya Suamba dan Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya.
“Atas nama Bupati Badung, saya menyerahkan dokumen RPJMD Kabupaten Badung 2025-2029 yang tentunya di dalamnya ada visi misi daripada Bupati terpilih. Kaitannya sekarang ini, sesuai dengan tatanan undang-undang yang berlaku, jadi kita harus menyerahkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada agar bisa dibahas oleh pimpinan dewan beserta ketua fraksi beserta AKD yang lain sehingga segera sesuai dengan limit waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu enam bulan setelah dilantik sudah harus tuntas menjadi perda,” ujarnya kepada sejumlah wartawan usai acara.
Wabup Badung juga menyampaikan bahwa penguatan pariwisata menjadi hal yang substantif dalam dokumen RPJMD ini.
Sebagai daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata, kata dia, penguatan pariwisata ini bertujuan agar Kabupaten Badung tidak ditinggalkan oleh para wisatawan.
“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati Badung, bahwa Pemerintah Kabupaten Badung akan berfokus pada penguatan pariwisata kita. Selain itu juga, pada bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan juga kita prioritaskan,” katanya.
Sementara Anom Gumanti menyampaikan jika enam bulan setelah bupati dilantik atau lewat dari enam bulan RPJMD tidak diserahkan ke dewan, akan ada sanksi.
“Sanksi yang paling fatal adalah seluruh aparat, termasuk dewan juga, tidak akan mendapatkan haknya. Makanya hari ini, astungkara kami apresiasi kita menerima dokumen itu untuk kita bahas. Ya, tentu dokumen ini adalah perencanaan Badung secara holistik, tetapi tidak lepas dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” katanya.
Dia menyampaikan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah Sapta Kriya Adi-Cipta, di antaranya fokus bidang pariwisata yang langsung berhubungan dengan infrastruktur.
“Jadi kita, Badung, berbicara pariwisata harus terkonek dengan infrastruktur. Karena salah satu faktor pendukung Badung bisa maju, bisa berkualitas pariwisatanya harus ada infrastruktur. Jalan misalnya yang macet dan infrastruktur yang lain-lain, juga perlu kita perhatikan bersama. Tentu kita di dewan perlu masukan dari teman-teman, karena penting juga untuk perencanaan Badung ke depan sampai 2029,” katanya.
Dia mencontohkan di daerah Plaga yang jalannya berkelok-kelok, misalnya bikin shortcut, harus masuk di RPJMD, karena kalau tidak, tentu tidak bisa dianggarkan.
“Oleh karena itu, semua dokumen harus dimasukkan. Nanti kita lihat kemampuan daerah kita, apakah mampu menjangkau itu, kalau tidak ya hold dulu, kita ajukan di periode berikutnya,” tandasnya. (bp/ken)
