PENGAKUAN ORANG TUA: Anggota DPD RI Dapil Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa mendengarkan secara langsung pengakuan orang tua siswa yang dimintai uang sebesar Rp30 juta rupiah dari sekolah dan Rp6 juta rupiah dari DPR untuk bisa memasukkan anaknya ke SMA Negeri di Denpasar.
DENPASAR, balipolitika.com- Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau disingkat Arya Wedakarna (AWK) anggota DPD RI dapil Bali mengungkap fakta ironis terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK Negeri tahun akademik 2023/2024.
Bertepat di Gedung DPD RI Bali Jalan Tjokorda Agung Tresna, Denpasar, AWK mengaku menerima laporan-laporan tak sedap dan indikasi permintaan sejumlah uang oleh oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan kegalauan para orang tua di detik-detik akhir PPDB.
“Tiang baru saja melakukan rapat dengan forum dari orang tua dan siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, khususnya di SMA maupun SMK di Bali yang ternyata dari laporan-laporan yang ada banyak sekali muncul dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum pegawai kedinasan maupun juga di sekolah. Seperti aspirasi dari Bapak Setiabudi yang di mana Bapak Setiabudi ini telah menyekolahkan atau mendaftarkan anaknya ke dua sekolah favorit di Bali atau di Denpasar. Kalau tidak salah di SMA 1 dan SMA 2 Denpasar. Tetapi alangkah mengagetkan Beliau ini ternyata setelah diminta memperbaiki berkas-berkas, ada oknum, baik oknum dari sekolah itu khususnya, itu yang meminta biaya sampai angka Rp30 juta rupiah,” ungkap AWK yang dalam rekaman video berdiri tepat di sebelah orang tua siswa terduga korban pemerasan.
Mengejutkan, orang tua siswa yang berdiri di sebelah AWK menekankan permintaan uang sejumlah Rp30 juta rupiah itu pun belum menjamin kelolosan sang anak.
“Dan itu pun angka 30 (Rp30 juta,red) belum tentu diterima karena mengantri,” sambung AWK meniru penjelasan ortu siswa tersebut.
“Saya minta kepada kejaksaan maupun aparat kepolisian untuk dapat menindaklanjuti terkait dengan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pegawai oknum guru maupun oknum dinas yang mensyaratkan ada biaya-biaya Rp34 juta rupiah untuk bisa masuk ke sekolah favorit,” imbuh AWK.
Lebih mengejutkan lagi, ortu siswa di sebelah AWK dengan polos mengatakan permintaan uang tersebut turun drastis jika memanfaatkan pertolongan oknum anggota DPRD, yakni Rp6.000.000.
“Jika lewat DPR Rp6 juta rupiah,” bebernya di mana penjelasan itu diulang kembali oleh AWK.
“Kalau melalui sekolah langsung Rp30 juta dan itu pun masih antre dan kemungkinan ada biaya tambahan. Sangat menarik pertemuan niki. Akan tiang proses segera, khususnya yang terjadi di SMA Negeri 1 Denpasar dan SMA Negeri 2 Denpasar. Nggih, kalau ada hal-hal seperti itu semeton mari kita lawan hal-hal melanggar hukum seperti ini. Baik mereka yang menyogok akan kena hukuman termasuk yang menerima sogokan dan kena juga hukuman. Tidak boleh ada suatu proses melanggar hukum dalam proses PPDB di Bali,” pungkas AWK memberikan penekanan. (bp)
