TABANAN, Balipolitika.com– Perhimpunan Politeknik Swasta (Pelita) terus menggalang dukungan untuk mendorong transformasi pendidikan vokasi nasional melalui perubahan status politeknik menjadi universitas terapan.
Gagasan ini mendapat dukungan langsung dari anggota Komisi X DPR RI, I Nyoman Parta, yang menilai langkah tersebut sebagai upaya rasional dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Pelita saat ini tengah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di Kampus Politeknik Internasional Bali (PIB) College, Jalan Pantai Nyanyi, Beraban, Tabanan.
Rakernas berlangsung mulai Rabu hingga Sabtu, 8-11 Oktober 2025 dan menjadi momentum penting bagi politeknik swasta di seluruh Indonesia untuk memperkuat peran pendidikan vokasi.
“Menurut saya, ini substansi yang rasional, logis, dan sesuai kebutuhan. Di banyak negara sudah ada universitas vokasi yang berfokus pada ilmu terapan. Indonesia juga perlu ke arah sana,” ujar I Nyoman Parta di sela-sela Rakernas IV Pelita di Tabanan, Kamis, 9 Oktober 2025.
I Nyoman Parta menambahkan aspirasi Pelita dapat disinergikan dengan proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tengah dibahas di DPR RI.
Dengan demikian, arah kebijakan pendidikan vokasi akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan tidak menimbulkan polemik baru di masa depan.
Politisi PDI Perjuangan asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar itu menambahkan banyak lulusan perguruan tinggi umum yang belum terserap dunia kerja karena ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri.
Ia optimistis keberadaan universitas terapan dapat menjadi solusi nyata untuk menekan angka pengangguran.
“Yang penting bukan hanya peningkatan status, tapi bagaimana kampus vokasi menghasilkan lulusan yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pelita Akhwanul Akhmal menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia selama ini belum memberi ruang proporsional bagi perguruan tinggi vokasi.
Transformasi menjadi universitas terapan diharapkan dapat meningkatkan legitimasi dan persepsi publik terhadap politeknik.
“Kami ingin ada dua jalur pendidikan tinggi yang sejajar: universitas untuk pendidikan akademik, dan universitas terapan untuk pendidikan vokasi,” ujar Akhmal.
Ia menambahkan hasil Rakernas IV Pelita akan melahirkan deklarasi nasional yang mencakup empat entitas penting: pemerintah, legislatif, dunia industri, dan internal Pelita sendiri.
Direktur Eksekutif Pelita Ginanjar Wiro Sasmito menyoroti minimnya keberpihakan pemerintah terhadap penyelenggara pendidikan vokasi swasta.
Padahal, tingkat penyerapan lulusan politeknik ke dunia kerja mencapai 70 hingga 80 persen.
“Kami berharap pemerintah lebih adil terhadap Politeknik swasta, karena yang kami didik adalah anak-anak bangsa,” ujar Ginanjar.
Sebagai langkah konkret, Pelita juga akan meluncurkan Seleksi Bersama Masuk Politeknik Swasta (SBMPS) – sistem penerimaan mahasiswa baru terpusat yang memudahkan calon mahasiswa dari berbagai daerah memilih kampus Politeknik di seluruh Indonesia. (bp/ken)
