GROBOGAN, Balipolitika.com- Masyarakat Desa Rajek di Kabupaten Grobogan berhasil menciptakan kemandirian energi melalui pemanfaatan gas rawa biogenik yang melimpah. Inovasi lokal ini muncul sebagai jawaban atas mahalnya harga gas elpiji dan ketergantungan tinggi pada pasokan luar negeri.
Warga kini tidak lagi bergantung pada tabung gas melon karena mereka memiliki jaringan pipa gas sendiri di rumah. “Pemanfaatan gas rawa ini membuktikan bahwa rakyat kecil mampu mewujudkan swasembada energi tanpa bantuan teknologi impor yang mahal,” ujar analis Bennix dalam unggahan terbarunya.
Warga mengekstrak gas biogenik ini dari kedalaman tanah yang cukup dangkal yaitu sekitar tiga puluh hingga empat puluh meter. Proses pengambilan gas tersebut menggunakan peralatan sederhana berupa separator untuk memisahkan kandungan air rawa dengan gas murni.
Masyarakat menyalurkan gas hasil pemurnian itu langsung ke kompor rumah tangga melalui jaringan pipa plastik dan selang regulator. “Teknologi ini sangat aplikatif bagi daerah yang memiliki potensi gas dangkal seperti wilayah pesisir utara Jawa Tengah,” jelas analis tersebut.
Penggunaan gas rawa ini membawa perubahan signifikan terhadap struktur pengeluaran bulanan bagi para ibu rumah tangga di desa tersebut. Mereka kini hanya perlu membayar biaya langganan tetap sebesar dua puluh lima ribu rupiah untuk penggunaan gas sepuasnya. Sistem berlangganan ini jauh lebih efisien jika kita bandingkan dengan pembelian tabung elpiji melon yang volumenya sangat terbatas. “Rakyat bisa menghemat pengeluaran dapur hingga tujuh puluh lima persen jika mereka beralih dari elpiji ke gas rawa,” ungkap Bennix.
Membedah Paradoks Energi dan Beban Subsidi Negara
Kondisi di Grobogan sangat kontras dengan situasi ketahanan energi nasional yang masih terjebak dalam lubang impor yang sangat dalam. Indonesia saat ini harus mengimpor sekitar delapan puluh persen dari total kebutuhan gas elpiji untuk masyarakat setiap tahunnya. Nilai impor gas tersebut pada tahun lalu menyentuh angka enam puluh tiga triliun rupiah dengan mayoritas pasokan dari Amerika Serikat. “Kita terjebak dalam paradoks karena mengekspor gas alam cair murah tetapi justru membeli elpiji mahal dari luar negeri,” tegasnya.
Pemerintah harus menanggung beban subsidi gas melon yang sangat berat dengan nilai mencapai tujuh puluh empat triliun rupiah setahun. Anggaran sebesar itu habis hanya untuk menambal selisih harga pasar internasional agar masyarakat kelas bawah tetap bisa memasak. Jika inovasi gas rawa ini berkembang secara masif, pemerintah dapat menghemat anggaran subsidi dalam jumlah yang sangat fantastis. “Anggaran subsidi elpiji yang hilang dibakar tersebut seharusnya bisa kita alihkan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan,” kata Bennix.
Simulasi ekonomi menunjukkan bahwa potensi penghematan masyarakat di Jawa Tengah bisa mencapai angka delapan puluh lima triliun rupiah. Angka tersebut muncul dari selisih biaya masak antara penggunaan elpiji konvensional dengan pemakaian gas rawa dalam satu dekade. Saat ini terdapat sekitar sembilan juta kepala keluarga di Jawa Tengah yang berpotensi menikmati manfaat besar dari energi murah ini. “Negara harus segera melirik potensi gas dangkal ini sebagai solusi permanen untuk mengatasi krisis energi di tingkat akar rumput,” tambahnya.
Tantangan Ekspansi dan Bayang-bayang Bisnis Pertamina
Sayangnya perkembangan pengguna gas rawa di wilayah Grobogan berjalan sangat lambat meskipun manfaat ekonominya sudah terbukti secara nyata. Jumlah pengguna hanya bertambah dua puluh rumah tangga dalam kurun waktu delapan tahun terakhir sejak pertama kali inovasi ditemukan. Pemerintah daerah maupun pusat dinilai kurang memberikan apresiasi dan dukungan teknis terhadap pengembangan energi alternatif berbasis kerakyatan ini. “Inovasi luar biasa ini seolah sengaja ditenggelamkan karena bisa menjadi ancaman serius bagi kelangsungan bisnis elpiji milik Pertamina,” tutur Bennix.
Model bisnis gas rawa yang murah dan efisien memang berpotensi mengganggu stabilitas pasar energi yang selama ini dikuasai korporasi. Namun demi kepentingan rakyat banyak, pemerintah harus tetap mengutamakan perizinan dan skalabilitas teknologi ramah lingkungan ini secara nasional. Swasembada energi tidak akan pernah tercapai jika inovasi cerdas anak bangsa terus terhambat oleh kepentingan birokrasi dan bisnis semata. “Pembuat kebijakan wajib memberikan karpet merah bagi pengembangan gas rawa demi memutus rantai ketergantungan pada energi dari Amerika Serikat,” tegasnya.
Pemerintah perlu segera membentuk tim khusus untuk memetakan titik-titik gas rawa potensial di seluruh pelosok wilayah Indonesia yang luas. Dukungan modal dan teknologi separasi yang lebih modern akan mempercepat proses adopsi energi murah ini bagi masyarakat daerah tertinggal. Langkah berani ini akan membawa Indonesia selangkah lebih dekat menuju kemandirian energi yang berdaulat dan berpihak kepada rakyat kecil. “Kita butuh pemimpin yang berani mengambil risiko demi menyelamatkan uang rakyat dari pemborosan konsumsi energi impor yang mahal,” tutupnya. (BP/CHA).
