ILUSTRASI ISTIMEWA: Goresan tangan seniman terkait Covid-19
JAKARTA, Balipolitika.com- Memasuki tahun 2022, pemulihan ekonomi nasional diproyeksi akan terus berlanjut seiring dengan kasus Covid-19 yang melandai. Pemerintah menargetkan perekonomian nasional dapat tumbuh 5,2% pada tahun 2022. Target tersebut tentunya hanya dapat dicapai dengan peran berbagai pihak, termasuk TNI, dalam sinergi sebagaimana yang terjadi selama ini.
Di masa pandemi Covid-19, pemerintah bersama TNI dan Polri menguatkan kerja sama dalam berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional seperti program vaksinasi dan program penyaluran Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima, dan Warung (BT-PKLW).
“Dalam kondisi pandemi Covid-19, peran TNI sebagai komponen bangsa sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah baik dalam rangka penanganan pandemi maupun dalam isu-isu lain yang lebih luas,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam Rapat Koordinasi Teritorial (Rakorter) TNI tahun 2022, Selasa (15/03).
Pada tahun 2021, Pemerintah melaksanakan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) yang disalurkan melalui TNI dan Polri. Menko Airlangga mengatakan bahwa penyaluran bantuan tersebut mencapai 100% dalam waktu yang relatif singkat. Mendukung pernyataan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang hadir secara langsung dalam Rakorter TNI 2022 juga menuturkan bahwa atas bantuan penyaluran oleh TNI dan Polri, Program BT-PKLW merupakan salah satu Program PEN yang memiliki serapan tertinggi dalam waktu yang singkat di tahun 2021.
Untuk itu, Pemerintah kembali melanjutkan program BT-PKLW dengan memperluas dan menambah target penerima. Kini, selain dari PKL dan Warung, Nelayan juga menjadi target penerima manfaat bantuan tersebut sehingga nama program menjadi Program BT-PKLWN. Tahun 2022, Program BT-PKLWN menyasar 212 kabupaten dan kota yang masuk dalam roadmap program pengentasan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mendekati 0% di tahun 2024.
“Pemerintah berkepentingan agar program ini tepat sasaran sehingga memberi tugas kepada TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan penyaluran agar bantuan bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Menko Airlangga.
Kepada para anggota TNI, terutama yang berada di garis terdepan yang melakukan pendataan terkait dengan BT-PKLWN, Menko Airlangga mengharapkan agar tetap melakukan proses pendataan baik secara transparan, kehati-hatian, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Program BT-PKLWN tahun 2022 telah di-launching pada tanggal 14 Maret 2022 di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, dan diharapkan pelaksanaan program ini paling lambat diselesaikan dalam empat bulan ke depan,” ungkap Menko Airlangga.
Kemudian pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada segenap jajaran TNI dan Babinsa yang telah mendata dan menyalurkan BT-PKLW yang lalu dan yang akan datang.
“Dengan program ini, diharapkan kedekatan TNI dan masyarakat semakin kuat dan mendukung peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan. Semoga program ini dapat berjalan dengan baik, bermanfaat, membantu perekonomian masyarakat, dan tentunya bisa mensejahterakan masyarakat,” pungkas Menko Airlangga. (dah/bp)
