MASALAH GIZI: Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa yang juga Ketua Tim Terpadu Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Badung menghadiri dan membuka Rembug Stunting Kabupaten Badung Tahun 2024 di The Denpasar Ballroom, Hotel Patra Tuban, Selasa, 26 Maret 2024.
BADUNG, Balipolitika.com- Wakil Bupati (Wabup) Badung I Ketut Suiasa yang juga Ketua Tim Terpadu Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Badung menghadiri dan membuka Rembug Stunting Kabupaten Badung Tahun 2024.
Acara bertema “Mewujudkan SDM yang Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045” ini digelar di The Denpasar Ballroom, Hotel Patra Tuban, Selasa, 26 Maret 2024.
Turut hadir Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya, Kadis P2KBP3A Nyoman Gunarta, Perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Bali, Perwakilan Tim TPPS Provinsi Bali, Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Badung, Camat se-Badung, dan perwakilan Perbekel se-Badung.
Suiasa dalam sambutannya mengatakan berkenaan dengan percepatan penanganan stunting, Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen melakukan upaya-upaya dari 8 konvergensi yang sudah ditetapkan, dan salah satunya dengan melaksanakan rembug stunting.
“Kami melakukan rembug stunting sebagai upaya untuk membangun komitmen secara bersama-sama untuk membuat gerakan dan perencanaan strategis yang tetap sasaran, tepat arah dalam penurunan angka stunting di Badung. Kita melibatkan seluruh stakeholder, perangkat daerah, para camat beserta perbekel, organisasi masyarakat dan organisasi profesi serta yang lainnya untuk kita ajak bersama-sama melakukan penurunan angka stunting,” ujarnya.
Pemerintah ungkap Suiasa sangat optimis bisa melakukan itu karena didukung oleh parameter-parameter dan kondisi makro ekonomi yang sangat mendukung.
Pertama dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tahun 2023 yakni 11,23 persen, demikian juga dengan PDRB per kapita mencapai 99 juta lebih; itu artinya masyarakat Badung sudah sejahtera.
“Stunting ini sangat berkaitan dengan kemiskinan, di mana tingkat kemiskinan di Badung sangat rendah bahkan sudah dinyatakan tuntas oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan kualitas hidup yang sangat tinggi,” jelasnya. (bp/ken)
