BERDAYAKAN UMKM: Suasana Rapat Koordinasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) bertema “Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Melalui Sinergi dan Kolaborasi” di Prama Sanur Beach Hotel, Sabtu, 16 Maret 2024.
DENPASAR, Balipolitika.com– Rapat koordinasi bertema “Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Melalui Sinergi dan Kolaborasi” digelar PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD), pada Sabtu, 16 Maret 2024.
Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, dan Sekretaris Daerah kabupaten se-Bali lainnya.
Tampak hadir juga Wakil Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Butet Linda Helena Panjaitan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Ananda R. Mooy, Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, serta tamu undangan lainnya.
Digelar di Prama Sanur Beach Hotel, rakor ini sendiri diselenggarakan guna memfokuskan solusi serta langkah untuk memaksimalkan pemberdayaan sektor UMKM lokal di Bali.
Selain itu, poin lainnya dalam rakor ini adalah meliputi pembahasan mengenai penyaluran KUR bagi masyarakat.
Sekda Kota Denpasar, Alit Wiradana di sela kegiatan berlangsung menyampaikan sejauh ini Pemkot Denpasar terus mendukung pengembangan dan pemberdayaan sektor UMKM lokal sebagai salah satu upaya menggerakan ekonomi daerah selain pariwisata.
Untuk itu, pihaknya berharap, agar BPD Bali sebagai salah satu bank daerah di Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam pengaksesan kredit usaha bagi pelaku sektor UMKM Kota Denpasar.
“Kota Denpasar terus berupaya melakukan langkah pengembangan sektor UMKM dan ekonomi kreatif sebagai salah satu penyokong ekonomi selain sektor pariwisata. Saya berharap, BPD Bali dapat memberikan kemudahan akses kredit usaha untuk masyarakat agar bisa mengembangkan sektor usahanya,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma di lokasi yang sama menyampaikan, selain rakor, di hari yang sama pihaknya juga meluncurkan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) dan juga Kredit Prioritas Sektor Pertanian (KPSP).
Kedua program ini merupakan salah satu bagian dari program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Bali.
“Peluncuran dua program ini kami harapkan akan mampu menjadi bibit-bibit awal dalam kontribusi Bank BPD Bali pemberdayaan klaster sektor pertanian secara berkesinambungan,” ungkapnya.
Nyoman Sudharma juga menekankan agar semua pemerintah daerah dapat secara aktif memberikan informasi mengenai sektor usaha apa saja yang menjadi unggulan di daerah masing-masing, sehingga dapat dilakukan pembiayaan kredit oleh Bank BPD Bali.
“Informasi yang bisa diberikan adalah dalam bentuk inputan data di SIKP. Dari data-data yang masuk, maka akan kami jadikan basis data UMKM terpercaya, sehingga bisa dijadikan referensi atau rujukan kami dalam menyalurkan kredit agar efektif dan tepat sasaran,” tutupnya. (bp/ken)
