HARI-HARI ini kita kembali dipertontonkan bagaimana lemahnya komunikasi publik akhirnya membuat konflik sosial melebar ke banyak arah.
Efeknya mulai terasa, dari menguras energi birokrasi, memecah opini masyarakat, menyeret aktivis, memunculkan laporan hukum, hingga menciptakan ketegangan dalam relasi sosial.
Seorang pejabat di era kekinian tidak hanya dituntut mampu mengambil keputusan yang benar secara administratif, tetapi juga harus bisa menjelaskan arah kebijakannya dengan tenang, terukur, dan selektif dalam memilih diksi.
Ketika hendak menulis catatan ini, saya kembali menemukan jejak pikiran mendiang Harold Dwight Lasswell seorang pakar komunikasi modern.
Lasswell pernah mengingatkan bahwa dalam politik, cara sebuah pesan disampaikan sering kali sama pentingnya dengan isi kebijakan itu sendiri.
Karena itu baginya komunikasi publik bukan sekadar pelengkap kekuasaan, tetapi bagian dari legitimasi kekuasaan.
Sehingga menurut saya, seorang pejabat boleh saja percaya diri dan yakin dengan dasar administratif untuk membenarkan keputusannya.
Namun dalam banyak pengalaman, sebuah keputusan sering kali gagal bukan pada aspek hukumnya, melainkan pada cara kebijakan itu dikomunikasikan kepada publik.
𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗸𝗮𝘀𝗶, 𝗘𝗺𝗽𝗮𝘁𝗶, 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗲𝗽𝘀𝗶
Di era medsos, persepsi publik sering kali menentukan legitimasi sosial sebuah kebijakan.
Di titik ini muncul gejala menarik, pejabat publik akhirnya dipersoalkan bukan pada substansi kebijakannya, tetapi pada cara ia mengelola komunikasi publik.
Dari sini lahir krisis komunikasi yang membuat seorang pejabat dipersepsikan sebagai sosok yang defensif.
Padahal di sisi lain mungkin saja ia sedang ingin menunjukkan bahwa dirinya bekerja berdasarkan aturan, tidak pandang bulu, dan berani mengambil risiko untuk tidak populer.
Namun persoalannya, persepsi publik sering bergerak berbeda dari maksud pemerintah. Emosi publik di medsos bekerja jauh lebih cepat daripada klarifikasi birokrasi.
Karena itu tidak perlu heran jika satu video, satu tangisan, atau satu potongan pernyataan bisa membentuk opini sosial yang jauh lebih kuat daripada penjelasan hukum yang panjang lebar.
Ketika sebuah kebijakan telah memicu empati publik, maka komunikasi pejabat yang terlalu keras, defensif, atau personal justru sering memperbesar resistensi sosial.
𝗥𝘂𝗺𝗮𝗵 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗿𝗴𝘂𝘀𝘂𝗿
Ada sebuah catatan ringkas tulisan Patris Allegro yang sempat beredar di WAG. Ia mengingatkan bahwa rumah bagi masyarakat kecil di Timur, termasuk Flores, tidak pernah sekadar bangunan atau objek administrasi.
Rumah adalah tempat anak dibesarkan, doa malam dinaikkan, leluhur dikenang, dan rasa aman dipelihara.
Karena itu setiap penggusuran selalu lebih dalam daripada suara alat berat.
Ia juga mengingatkan bahwa negara modern sering terlalu percaya pada kekuatan dokumen, seolah-olah semua yang legal otomatis bermoral.
Padahal sejarah dunia penuh dengan kekerasan yang sah secara administratif. Di titik inilah komunikasi publik dan ruang dialog menjadi sangat penting.
Sebab ketika rakyat merasa dipindahkan tanpa empati dan tanpa didengar secara manusiawi, maka persoalannya tidak lagi semata administratif, tetapi telah berubah menjadi luka sosial.
Budaya-budaya lokal di Timur sebenarnya sejak lama mengajarkan bahwa persoalan besar idealnya diselesaikan dengan dialog, ruang bicara, dan menjaga martabat semua pihak.
Karena kemenangan yang mempermalukan sesama sering kali hanya melahirkan luka sosial yang panjang.
𝗣𝗲𝗹𝗮𝗷𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸
Dari sini kita bisa belajar dari banyak contoh. Ada pemimpin yang kuat secara administratif, tetapi jatuh karena gagal membaca psikologi publik.
Sebaliknya, ada pula pemimpin yang mampu menjaga stabilitas sosial karena memahami bahwa dalam demokrasi, rakyat tidak hanya ingin dipimpin dengan aturan, tetapi juga ingin dihargai secara emosional.
Karena dalam demokrasi, legitimasi kekuasaan tidak hanya lahir dari aturan, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga empati publik.
Sebab pada akhirnya, sebagaimana pesan Allegro, – 𝘀𝗲𝗷𝗮𝗿𝗮𝗵 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝘁𝗲𝗿𝗹𝗮𝗹𝘂 𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁 𝘀𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗿𝘁𝗶𝗯 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗲𝗱𝘂𝗿. 𝗦𝗲𝗷𝗮𝗿𝗮𝗵 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗿𝘂 𝗹𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁 𝘀𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮𝘀𝗶𝗵 𝗺𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗸𝗶 𝗵𝗮𝘁𝗶 𝗸𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗲𝗴𝗮𝗻𝗴 𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮. *
Akhir Pekan di Bali,
Sabtu, 9 Mei 2026
