SENTUH HATI DUNIA: Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, Made Krisna Dinata menyampaikan pandangannya terkait World Water Forum ke-10 di Bali, 18-25 Mei 2024.
DENPASAR, Balipolitika.com– Perhelatan konferensi Internasional World Water Forum ke-10 yang digelar 18 hingga 25 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali terancam jadi acara seremonial belaka.
Agar event internasional tersebut tidak hambar alias sia-sia, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, Made Krisna Dinata berharap para perwakilan atau delegasi dunia membantu perjuangan menyetop proyek-proyek di Indonesia, khususnya Pulau Dewata yang jauh menyimpang dari cita-cita World Water Forum ke-10.
Jelas Bokis- sapaan akrab Made Krisna Dinata- pembangunan infrastruktur yang mengdegradasi bahkan menghilangan subak atau sistem irigasi tradisional air di Bali sedang dan akan berjalan.
Salah satunya yang terang-benderang di depan mata masyarakat Bali adalah pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang terbentang dari Gilimanuk (Kabupaten Jembrana) hingga Mengwi (Kabupaten Badung) sepanjang 96,21 km.
Proyek swasta murni yang diprakarsai Gubernur Bali masa bakti 2018-2023, Wayan Koster ini akan menerabas 480,54 hektar sawah produktif dan 98 wilayah subak di sepanjang wilayah tersebut.
Pembangunan pelabuhan terintegrasi Sangsit yang akan dibangun di Bali Utara juga akan menerabas sawah seluas 26.193 meter persegi dan mengancam 4 subak.
Demikian pula proyek Pusat Kebudayaan Bali yang telah mengorbankan lahan persawahan hingga 9,38 hektar dan menyebabkan Subak Gunaksa terdampak.
“Proyek-proyek tersebut justru mengancam water security and prosperity atau keamanan dan kemakmuran air yang tentunya akan berdampak pada peruntukan pertanian tanaman pangan hingga degradasi budaya dan hilangnya subak yang ada di tapak proyek tersebut” pungkas Bokis menyayangkan langkah Pemerintah Provinsi Bali yang gembar-gembor meneriakkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, tapi eksekusi di lapangan justru berbanding 180 derajat.
Jelas Bokis, subak dengan fungsi hidrologisnya merupakan salah tampungan alami bagi air dan di setiap hektarnya mampu menampung air sebanyak 3000 ton bila air setinggi 7 cm.
Apabila subak terus berkurang dan habis, maka secara langsung Bali akan mudah diterpa bencana banjir.
Bokis juga menyoroti masifnya alih fungsi lahan akibat pembangunan akomodasi parawisata yang mengeksploitasi air besar-besar alam aktivitas operasionalnya.
“Pembangunan hotel dan sarana akomodasi pariwisata lainnya amat meningkat tajam bahkan hingga dua sampai tiga kali lipat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan pada tahun 2000 jumlah hotel bintang sebanyak 113 hotel dan di tahun 2023 menjadi 541 hotel dengan jumlah kamar di tahun 2000 berjumlah 19.529 dan meningkat tajam menjadi 54.184 di tahun 2023,” bebernya.
“Angka tersebut menunjukan pertumbuhan yang amat signifikan terlebih beberapa pakar telah menyebutkan jika Bali telah overtourism bahkan overbuild. Banyak penelitian yang mengungkapkan jika akomodasi paraiwisata adalah satu industri yang rakus akan air yang mana dalam beberapa penelitian menyebutkan jika satu kamar hotel memebutuhkan 800 liter per kamar per hari, sangat jauh lebih banyak ketimbang kebutuhan rumah tangga” tegasnya.
Pembangunan Infrastruktur yang menyebabkan alih fungsi lahan dan mengurangi jumlah subak di Bali tentunya merupakan hal nyata yang mengantarkan Bali pada krisis air.
Terlebih banyak temuan jika akomodasi pariwisata lebih banyak menggunakan air bawah tanah (ABT) ditambah dengan peruntukan kawasan hujau yang hingga kini tidak memenuhi kriteria sebanyak 30 persen sesuai luas wilayah dalam ketentuan peraturannya.
“Sehingga kami mendesak pemangku kebijakan untuk menghentikan segala bentuk pembangunan yang ekstraktif dan memperparah keadaan lingkungan yang menganvam ketersediaan air dan yang mengancam Subak di Bali,” tekannya. (bp/ken)
