EKONOMI SEDANG TIDAK BAIK-BAIK SAJA: Suasana Rapimprov Kadin Bali yang mengusung tema “Sustainability Ekosistem Pertanian Untuk Pariwisata yang Inclusive dan Kolaboratif Menuju Ekosistem Global” di Denpasar, Sabtu, 15 Juli 2023.
DENPASAR, Balipolitika.com- Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bali, Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat meminta Kepala Daerah Bali memahami regulasi yang mengatur kehadiran Kadin.
Hal itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri serta diperkuat dalam Keppres No. 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.
Kadin diyakini mempunyai peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Seluruh anggota Kadin memegang teguh motto “Tabah, Jujur, Setia” dalam menghadapi setiap gelombang dan tantangan dunia usaha.
Menurut Ketua Kadin Bali, Made Ariandi, belum semua jajaran Kepala OPD Pemerintah Daerah (Pemda) Bali yang memahami kehadiran Kadin. Ia merasa heran terhadap kepala dinas yang belum memahami hal tersebut.
Padahal Kadin mempunyai peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi karena semua asosiasi pengusaha secara otomatis menjadi anggotanya.
Hal itu disampaikan Ariandi saat memberikan sambutan pembukaan Rapimprov Kadin Bali yang mengusung tema “Sustainability Ekosistem Pertanian Untuk Pariwisata yang Inclusive dan Kolaboratif Menuju Ekosistem Global” di Denpasar, Sabtu, 15 Juli 2023.
Acara itu dihadiri Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid secara daring, WKU Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dan Gubernur Bali Wayan Koster.
Ariandi menegaskan sebagai induk organisasi usaha dapat berperan optimal dalam membantu memulihkan ekonomi Bali pasca pandemi.
Dengan catatan semua pihak sepakat sinergi diperlukan. Lebih-lebih ketika ekonomi tumbuh bagus Gubernur Bali, Bupati/Walikota se-Bali yang akan mendapat nama baik di mata masyarakat.
Imbuh Ariandi Bali saat ini sedang fokus membantu Pemerintah Provinsi Bali menguatkan ekonomi di luar sektor pariwisata.
Hal itu agar struktur ekonomi Bali tidak lagi bertumpu pada pariwisata dan fokus yang dikerjakan saat ini dengan mengembangkan pertanian dari hulu ke hilir berbasis pertanian organik.
Dengan pertanian organik, diyakini tingkat pencemaran lingkungan dapat dikurangi sejalan dengan filosofi Tri Hita Karana.
Kadin Bali menargetkan ekonomi Bali dapat tumbuh dengan berbasis kemandirian dan eksistensi pelaku ekonomi di daerah.
Kadin Bali tengah fokus memberikan pendampingan pengembangan pertanian organik guna melestarikan Subak yang sudah diakui sebagai warisan budaya Unesco.
Upaya itu mendukung program pertanian organik Bali, ekonomi kerthi dan Tri Hita Karana. Bahkan Program Kelompok Tani Pola Organik dan juga Sistem Subak Bali di Desa Sidan Gianyar tengah mengikuti Penilaian Kadin Impact Award 2023.
Menurutnya, sistem pertanian tersebut telah berhasil memajukan sektor pertanian yang berkelanjutan di Provinsi Bali. Hal itu adalah bentuk ekonomi gotong-royong yang sangat baik, bisa disebut ekonomi Pancasila.
Selain itu, pihaknya bersama Kadin Indonesia tengah menghitung kredit karbon yang dihasilkan, berharap petani mendapatkan nilai dari perdagangan karbon tersebut.
Perdagangan karbon (carbon trading) merupakan kegiatan jual beli kredit karbon (carbon credit), di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan.
Kredit karbon (carbon credit) adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya.
Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO2). Kredit karbon yang dijual umumnya berasal dari proyek-proyek hijau.
Untuk itu, Ketum Arsjad Rasjid juga mengharapkan Program Kelompok Tani Pola Organik dalam Sistem Subak Bali tidak saja dimasukkan ke dalam ajang Kadin Impact Award, tetapi juga dimasukkan ke dalam ASEAN Business Awards (ABA) 2023.
Pasalnya ajang itu sebagai penghargaan bisnis bergengsi di kawasan Asia Tenggara akan digelar pada 4 September 2023 mendatang.
Berbagai pelaku bisnis se-ASEAN mulai dari tingkat individu, UMKM, sampai perusahaan skala besar akan memperebutkan 13 kategori penghargaan yang terbagi dalam delapan pilar.
Mulai dari penghargaan untuk pelaku usaha yang mampu melakukan transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan kesehatan, hingga penghargaan khusus untuk para pelaku usaha muda dan perempuan.
“Hal ini menjadi kebanggaan yang patut didukung semua pihak, khususnya penggunaan CSR bisa difokuskan pada sektor-sektor serupa,” ujarnya.
Diharapkan pula penggunaan CSR bisa lebih tepat sasaran, dapat disalurkan melalui Kadin Apalagi setiap proyek pembangunan pusat maupun daerah bisa melibatkan pengusaha-pengusaha anggota Kadin.
Upaya itu, pengusaha di daerah agar tidak menjadi penonton dalam setiap proyek, minimal 30 persen kebutuhan bisa dikerjakan oleh pengusaha daerah.
Sementara itu, Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid meminta para pengusaha di Indonesia dan khususnya Bali untuk tidak lengah dan tetap waspada menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik yang masih berlangsung.
“Kita jangan sampai lengah dan harus teta waspada seperti yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo untuk waspada, waspada dan waspada,” kata Arsjad Rasjid secara daring dalam Rapimprov Kadin Bali.
Menurut dia, meskipun ekonomi Indonesia dapat tumbuh kuat 5,03 persen dan Bali juga tumbuh di atas 5 persen pada kuartal I-2023, namun Indonesia masih menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik.
Oleh karena itu, sebagai bentuk kewaspadaan, Arsjad mengajak para anggota Kadin untuk fokus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung ekonomi nasional.
“Salah satunya dengan menguatkan UMKM untuk meningkatkan ekonomi daerah dan juga nasional sesuai dengan pilar Kadin,” katanya pada Rapimprov Kadin Bali dengan tema Sustainability Ekosistem Pertanian untuk Pariwisata yang Inclusive dan Kolaboratif menuju Ekosistem Global itu.
Melalui kegiatan Rapimprov Kadin Bali tersebut diharapkan dapat menghasilkan program kerja yang inovatif serta menjadikan Kadin Bali yang lebih tangguh, adaptif dan responsif. Bahkan Ketum Arsjad mengagumi kepemimpinan Ketum Kadin Bali Made Ariandi.
Sementara itu, WKU Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan salah satu fungsi Kadin adalah menyalurkan berbagai aspirasi pelaku usaha kepada pemerintah dalam berbagai aspek yang seperti regulasi.
Selain itu bagaimana penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif serta agar tenaga kerja terserap oleh para pelaku usaha. Termasuk peran Kadin dalam menanggulangi Covid-19 membantu pemerintah dan sebagainya.
Tantangan ekonomi global, lanjut Simanjorang, saat ini ekonomi tidak sedang baik-baik saja akibat dari geopolitik global, khususnya dari Rusia mempengaruhi inflasi di Indonesia dan ekonomi negara-negara di dunia.
“Kami telah menyampaikan kepada pemerintah bagaimana kita tetap waspada akan potensi yang kita miliki dan harus diberdayakan dengan maksimal mungkin,” ucapnya.
Diantaranya melalui potensi dalam negeri sebagaimana Instruksi Presiden supaya belanja pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN lebih mengutamakan membeli produk dalam negeri.
“Potensi luar biasa karena belanja pemerintah daerah dan pemerintah pusat hampir Rp1.000 triliun. Kalau itu belanja produk dalam negeri kita berputar di Indonesia. Itu sangat memberikan kontribusi yang positif pada pertumbuhan ekonomi kita. Itu contoh-contoh riil,” kata Simanjorang.
Ditegaskan pula, Pemerintah Daerah agar betul-betul mengajak Kadin sebagai mitra strategis pembangunan ekonomi. Mengingat satu-satunya Kadin yang memiliki UU. Bahkan negara kawasan ASEAN memuji KADIN Indonesia karena sebagai organisasi yang diakui negara.
Ia pun mencontohkan daerah yang betul-betul peduli Kadin yakni DKI jakarta hingga mengeluarkan instruksi Gubernur.
Sedangkan Gubernur Koster mengaku akan mempelajari kebijakan yang sudah dilakujan di daerah lain. Ia menyadari dalam kepemimpinan lima tahun memimpin Bali baru fokus memperhatikan penataan alam dan budaya.
Untuk berikutnya, pihaknya berjanji akan fokus kembangkan bidang ekonomi. Bahkan disela-sela foto bersama rangkain pembukaan Rampinprov Kadin Bali, Koster mengajak salam dua jari.
Pada kesempatan itu, Gubernur Koster menyaksikan Pengukuhan dan Penyerahan Surat Keputusan Pengurus Kadin GOLF Club Bali yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum (WKU) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Bali) Bidang Logistik dan Forwarding AA Bayu Joni Saputra yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bali.
Disamping itu, ada pula Morning Talk Show yang menghadirkan Kepala Imigrasi Provinsi Bali, Kepala OJK Provinsi Bali serta Industri Keuangan Bali yang dipandu oleh Agus Maha Usadha.
Pada kegiatan Rapimprov tersebut, juga diadakan penandatangan MoU antara Kadin Bali dengan Tsinghua South East Asia (TSEA) sebagai bentuk semangat Sinergi Kolaboratif Inklusif dan Progressif.
Hal itu sebagai komitmen Kadin-TSEA untuk meningkatkan daya saing Pengusaha Indonesia khususnya Bali dan menghubungkan dengan ekosistem Ekonomi Global.
Dalam pemaparan TSEA yang disampaikan oleh Dr.Ing Roza Sibarani, MOU ini sebagai bentuk koneksitas antara TSEA dan Kadin Bali yang akan ditingkatkan dalam skala yang lebih luas untuk menciptakan wirausaha unggul dan mampu bersaing dalam ekosistem ekonomi global, serta menghubungkan pelaku ekonomi Bali dengan ekosistem yang tepat dan berdaya saing, Program dengan Kadin Bali sepenuhnya merupakan Program yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar global dan sepenuhnya dibiayai oleh TSEA dengan proses seleksi yang dikurasi oleh Kadin Bali.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Kadin Bali menyatakan bahwa program kemitraan ini merupakan titik tolak pengembangan SDM Bali dan juga menyampaikan bahwa KADIN Bali merupakan bagian dari Team Koordinasi Pengembangan Vokasi Daerah Bali sebagaimana diamanatkan oleh Keppres 168/2022 yang tentunya telah pula ditindaklanjuti dengan Politeknik Negeri Bali (PNB).
Hal tersebut menunjukan komitmen Kadin Bali dalam pengembangan Sumber Daya Manusia dan menciptakan lebih banyak Wirausaha Baru sebagaimana amanat UU. (bp)
