TABANAN, Balipolitika.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan memberangkatkan sejumlah legislator dalam kunjungan kerja ke dua wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Para wakil rakyat tersebut melakukan pendalaman materi serta konsultasi intensif mengenai penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2025. Agenda strategis ini bertujuan memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Tabanan.
“Kami ingin memastikan bahwa proses pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah tahun ini berjalan jauh lebih transparan dan akuntabel dari sebelumnya,” ujar Ketua Komisi II DPRD Tabanan, I Wayan Lara.
Rombongan legislator dari Tanah Lot ini secara khusus memilih gedung DPRD Kota Yogyakarta dan DPRD Kabupaten Bantul sebagai lokasi studi komparasi utama. Pemilihan kedua lokasi tersebut didasari atas keberhasilan mereka dalam menerapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi anggaran yang sangat ketat terhadap pihak eksekutif. Anggota dewan berupaya menggali informasi mengenai cara pemerintah daerah setempat mengoptimalkan penyerapan anggaran secara efektif sepanjang tahun berjalan.
“Hasil studi di Yogyakarta ini akan menjadi bahan perbandingan yang sangat berharga dalam memperkuat fungsi pengawasan legislatif di daerah kami,” tuturnya.
Para politisi Tabanan ini juga memfokuskan perhatian mereka pada teknis penyelarasan regulasi terbaru yang mengatur tata cara pembahasan laporan kepala daerah. Mereka berdiskusi panjang mengenai prosedur pemberian rekomendasi yang konstruktif agar pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja pada tahun anggaran berikutnya secara signifikan. Penyelarasan aturan ini sangat krusial agar seluruh dokumen laporan yang masuk tidak berbenturan dengan norma hukum yang berlaku di tingkat pusat.
“Penyelarasan regulasi ini harus kami lakukan agar hasil evaluasi dewan memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak sekadar menjadi catatan formalitas,” tegasnya.
Diskusi dalam pertemuan tersebut berkembang sangat dinamis saat membahas cara menyusun catatan strategis yang tajam sebagai respon atas kinerja bupati. Legislator Tabanan memandang bahwa LKPJ tidak boleh hanya menjadi tumpukan dokumen rutin tahunan yang berlalu begitu saja tanpa ada perbaikan mendasar. Mereka belajar bagaimana merumuskan poin-poin evaluasi yang mampu menyentuh akar permasalahan dalam setiap program pembangunan yang telah direncanakan oleh pihak pemerintah.
“Kami tidak ingin laporan ini hanya menjadi seremoni belaka, melainkan harus menjadi alat evaluasi nyata untuk mendorong perbaikan kualitas pembangunan daerah,” katanya.
Output dari konsultasi luar daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas rekomendasi yang akan diberikan oleh dewan kepada pihak eksekutif di Tabanan. Dengan pengawasan yang lebih tajam, diharapkan setiap program kerja pemerintah pada tahun-tahun mendatang akan menjadi lebih tepat sasaran bagi publik. Anggota DPRD Tabanan berkomitmen untuk membawa pulang formula pengawasan terbaik demi menjaga integritas penggunaan anggaran daerah yang semakin besar jumlahnya.
“Target akhir kami adalah memberikan rekomendasi yang sangat objektif agar kepentingan masyarakat Tabanan benar-benar menjadi prioritas dalam setiap kebijakan bupati,” pungkasnya. (BP/CHA).
