KETAHANAN KESEHATAN NASIONAL: Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Diskusi Panel WHO yang digelar di sela-sela 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Selasa (22/3/2022).
NUSA DUA, Balipolitika.com- Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal pentingnya peran parlemen dalam masalah kedaruratan medis. Hal ini menyusul adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat memberikan sambutan dalam Diskusi Panel WHO yang digelar di sela-sela 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Selasa (22/3/2022).
“Saat pandemi atau bencana melanda, semua orang berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Pandemi membuat kita menyadari peran anggota parlemen dalam kedaruratan medis,” kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengungkap masyarakat dan organisasi harus belajar bekerja sama dan beradaptasi dengan cepat agar suatu bangsa dapat mencapai ketahanan kesehatan nasional. Menurut Puan anggota parlemen memiliki kekuatan untuk mencapai kesiapan saat terjadi kedaruratan medis.
“Melalui peran kunci yang memungkinkan dari legislasi, penganggaran, pengawasan, dan perwakilan,” tuturnya.
Pada diskusi panel WHO bertajuk ‘Tidak Akan Lagi- memperkuat kesiapsiagaan keamanan kesehatan selama pemulihan Covid-19 dan seterusnya’ ini, Puan menyebut dunia banyak belajar dari pandemi yang terjadi. Pandemi Covid-19 disebutnya mengungkapkan kelemahan dan kurangnya kesiapan dunia.
“Saat kita dihadapkan dengan ancaman, risiko dan kerentanan, kita menyadari urgensi untuk pendekatan semua bahaya, multisektoral, dan terkoordinasi untuk kesiapsiagaan darurat kesehatan,” ungkap Puan .
“Sekarang adalah waktu yang paling tepat bagi kita untuk meningkatkan kepemimpinan politik kita. Parlemen harus mengambil peran utama dalam mempromosikan kesiapsiagaan darurat kesehatan negara,” lanjut mantan Menko PMK ini.
Puan mengajak seluruh anggota parlemen dunia agar membangun peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kesehatan nasional secara komprehensif dan proporsional. Selain itu juga memperhatikan responsif gender, dan sensitif terhadap kelompok rentan.
“Kita harus bekerja sama dengan pemerintah kita untuk memastikan kebijakan dan infrastruktur yang memadai dalam berbagai masalah,” tutur Puan.
Berbagai masalah itu seperti tanggapan segera terhadap wabah, protokol kesehatan dan keselamatan, pembuatan vaksin yang aman, rantai pasokan dan distribusi vaksin, terapi, diagnostik dan alat pelindung diri.
Kemudian juga terkait perlindungan memadai yang diperlukan untuk kesejahteraan tenaga kesehatan, dan ketersediaan dana yang diperlukan. Puan mengatakan, dunia saat ini sedang menghadapi keadaan darurat yang jauh melampaui apa yang pernah terjadi selama lebih dari satu abad.
“Covid-19 terus menjadi krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial yang besar. Ketika virus menyebar ke seluruh wilayah, efek skala penuh dari pandemi dan tindakan penahanan terkait, sedang berlangsung,” sebutnya.
Ditambahkan Puan, pandemi Covid-19 melipatgandakan tantangan kompleks yang ada dan memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Namun, krisis juga dinilai bisa menjadi periode pembelajaran yang intens dan transformasi besar.
“Covid-19 berfungsi sebagai peringatan bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan dan pendekatan kita. agar kita dapat mengatasi krisis kesehatan di masa depan dalam hubungannya dengan kemunculan dan tantangan lain saat ini,” jelas Puan.
Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun menegaskan, pandemi Covid-19 global hanya dapat dikelola melalui sinergi antara respons seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat. Puan menyebut, hasil kerja bersama suatu bangsa lah yang bisa membangun ketahanan kesehatan masyarakat.
“Memperkuat dan memelihara kesiapsiagaan sistem respons, dan memprioritaskan investasi sumber daya di masa depan,” ujar Ketua Majelis Sidang IPU ke-144 tersebut.
“Karena kita menyadari pandemi sebagai masalah yang terlalu besar skala dan konsekuensinya, solidaritas antar bangsa adalah kunci pemulihan menuju masa depan pascapandemi yang berkelanjutan dan adil,” sambungnya.
Puan pun menyambut baik peluncuran Buku Pegangan untuk parlemen mengenai Peraturan Kesehatan Internasional. Ia menilai, buku pegangan ini akan menjadi alat bagi para anggota parlemen untuk memajukan kontribusi pada kesiapan keamanan kesehatan.
“Peluncuran buku pegangan ini adalah satu hal, namun lebih penting bagi kita untuk meningkatkan upaya kolektif kita. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan tindak lanjut implementasi dari upaya bersama kita,” tegas Puan.
Sekretaris Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus yang hadir secara virtual mengatakan Covid-19 mengganggu hal-hal fundamental di banyak negara. Ia pun menilai kurangnya solidaritas antar-negara untuk saling membantu.
Untuk itu WHO membuat buku panduan untuk parlemen. Hal ini bertujuan agar parlemen bisa membantu pemerintah di negaranya masing-masing dalam penanganan pandemi Covid-19.
Sementara itu Sekjen IPU Martin Chungong menyebut buku panduan dari WHO akan memperkuat persiapan parlemen. Sebab menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan parlemen dalam menghadapi pandemi.
“IPU harus ambil bagian karena parlemen punya kekuatan untuk membuat hukum dan pemerintah butuh dukungan parlemen untuk mengatasi pandemi,” ucap Chungong. (rls/bp)
