Punya Dokumen, Ini 46 Korban Pengusiran dan Penggusuran Batu Ampar

MUSIBAH KEMANUSIAAN: Sekretaris Serikat Tani Satria Pertiwi Batu Ampar, Bambang Permadi menyebut saat warga dilarang kembali menggarap lahan serta Kapolsek Gerokgak kala itu mengimbau kedua belah pihak tidak melakukan aktivitas apapun selama status lahan tersebut tidak jelas, pembangunan Menjangan Dynasti Resort justru berjalan mulus pada tahun 2017.

BULELENG, Balipolitika.com– Surat resmi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. bernomor B-227/HK.001/10/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 bersifat segera perihal rekomendasi terkait dugaan pungli dan penyalahgunaan wewenang dalam sengketa tanah yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M. A., Ph. D, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P, dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. serta ditembuskan kepada Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Maruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., Sesmenko Polhukam RI Letnan Jenderal TNI Teguh Pudjo Rumekso, M.Tr.(Han), Kasatgas Saber Pungli Komjen Pol. Ahmad Dofiri, dan PJ Gubernur Bali Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra Jaya mencuri perhatian banyak pihak.

Mahfud MD menginstruksikan aparat berwenang segera menuntaskan sengketa tanah warga Batu Ampar, Desa Penjarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Pasalnya, 46 KK tercatat menjadi korban pengusiran dan penggusuran tanah Batu Ampar.

Ironisnya, saat warga dilarang kembali menggarap lahan serta Kapolsek Gerokgak kala itu mengimbau kedua belah pihak tidak melakukan aktivitas apapun selama status lahan tersebut tidak jelas, pembangunan Menjangan Dynasti Resort justru berjalan mulus pada tahun 2017.

“Telah terjadi tumpang tindih hak kepemilikan di atas tanah eks HPL No. 1 Tahun 1976 yang kemudian diganti dengan HPL No. 1 Tahun 2020 yaitu antara Pemkab Buleleng dengan warga Batu Ampar. Kantor ATR/BPN Kabupaten Buleleng mengakui secara sah bukti kepemilikan tanah warga Batu Ampar berupa SHM Tahun 1982 di atas tanah eks HPL yaitu SHM No. 229 atas nama Ketut Salim tertanggal 13 Maret 1982 dengan dasar SK Gubernur Tingkat 1 Bali Nomor 129/HM/DA/BLL/1982, SHM No. 240 atas nama Marwiyah tertanggal 13 Maret 1982 dasar SK Gubernur Tingkat 1 Bali No. 140/HM/DA/BLL/1982,” demikian tersurat dalam surat yang ditandatangani di Jakarta, 18 Oktober 2023.

Sekretaris Serikat Tani Satria Pertiwi Batu Ampar, Bambang Permadi dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler menyampaikan harapan agar pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia segera bertindak membantu mengembalikan hak-hak warga yang terdzolimi puluhan tahun lamanya.

“Besar harapan kami agar Bapak Presiden beserta pemerintah terkait lainnya segera bertindak membantu mengembalikan hak atas tanah kami sebagai masyarakat miskin yang sudah semestinya dipelihara oleh negara sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945,” ungkap Bambang Permadi.

Lebih jauh, Bambang Permadi merinci nama-nama korban pengusiran dan penggusuran Tanah Batu Ampar yang berjumlah 46 korban (KK) beserta bukti surat-surat yang dimiliki.