JEMBRANA, Balipolitika.com– Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bertindak cepat merespons keluhan pedagang dengan mendatangi langsung Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Bali yang diterima langsung Kepada Balai, Sunarjito, ST MT dan sejumlah pejabat Balai lainnya, Jumat, 5 Desember 2025.
Kembang menyampaikan aspirasi mendesak para pedagang Pasar Umum Negara yang saat ini menghadapi kesulitan ekonomi akibat kondisi pasar yang belum optimal.
“Saya ke sini ingin menyampaikan aspirasi pedagang. Saat ini mereka sangat mengeluh. Beberapa perwakilan pedagang datang kepada saya. Mereka bilang omzetnya hampir tidak ada setiap hari,” ujar Kembang.
Ia menegaskan pentingnya penataan kembali sejumlah titik di Pasar Umum Negara untuk keberlangsungan hidup para pedagang, khususnya dalam menghadapi dampak ekonomi saat ini.
“Saya memikirkan keberlangsungan mereka, anak-anak mereka harus sekolah, dan mereka harus makan. Saya merasakan betul bagaimana sekarang dampak ekonomi pedagang kita tidak dapat jualan,” tambahnya.
Setelah mempelajari keluhan di lapangan, Kembang menyebutkan ada sejumlah permasalahan yang disampaikan pedagang terkait penataan pasar, diantaranya ketinggian pintu masuk pasar yang kurang tinggi dan perlunya jembatan di bawah dari gedung A ke gedung B.
Dalam pertemuan tersebut, Kembang secara tegas meminta solusi dan kebijakan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Bali yang dapat mempercepat pembenahan.
“Saya mohon kepada Bapak/Ibu di Balai, kebijakan apa yang bisa diberikan kepada kami,” pintanya.
Kembang tidak memungkiri gedung Pasar Umum Negara saat ini sudah baik dan memenuhi standar pasar secara nasional.
Namun, ia sangat menyayangkan belum bisa memberikan dampak maksimal kepada para pedagang yang notabene memanfaatkan gedung tersebut setiap hari untuk mencari nafkah.
“Saya senang melihat bangunannya dari luar dan bangga, tapi fungsinya bagaimana? Dan tujuan terhadap pedagang tidak tercapai,” tegasnya.
Bahkan, ia menyatakan penolakan jika bangunan tersebut diusulkan sebagai aset daerah, namun belum memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat, khususnya para pedagang yang menggantungkan hidupnya di sana.
“Kemudian bangunan itu akan diusulkan kepada kami, mohon maaf kami akan tolak. Kalau sudah asetnya tidak bermanfaat bagi masyarakat kami, untuk apa kami terima,” tutup Kembang dengan nada tegas. (bp/ken)
