DENPASAR, Balipolitika.com- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy melakukan Reaktivasi Sekretariat Transformasi Kerthi Bali yang berlokasi di areal Kantor Bappeda Provinsi Bali, Rabu 15 Oktober 2025.
Reaktivasi ditandai dengan pemotongan pita oleh Menteri Pambudy bersama Gubernur Bali Wayan Koster yang dilanjutkan dengan pembukaan pintu menggunakan sidik jari dan pembukaan tirai yang menutupi papan nama sekretariat.
Kegiatan ini sekaligus menandai babak baru keberlanjutan program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali (EKB) yang merupakan gagasan Gubernur Bali Wayan Koster.
Mengawali paparannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan gambaran umum tentang Bali, mulai dari luas wilayah, jumlah penduduk hingga keberadaan Desa Adat yang hingga kini masih lestari dan terus diperkuat.
Berikutnya, Gubernur Koster menginformasikan mengenai pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,48 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,03 persen.
“PDRB Bali tercatat sebesar Rp. 67 juta, angka ini mengalami peningkatan signifikan jika dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 57 juta,” katanya.
Masih berdasarkan data tahun 2024, tingkat kemiskinan Bali tercatat 3,8 persen, jauh lebih rendah dari rata-rata nasional yang tercatat sebesar 8,57 persen.
“Tingkat kesenjangan 0,348 persen, pengangguran 1,79 persen, IPM 78,6 persen, usia harapan hidup 75 tahun dan angka stunting 7,2 persen,” urainya.
Selanjutnya, Gubernur Bali dua periode ini menyampaikan hal-hal yang melatarbelakangi digulirkannya konsep transformasi EKB.
Menurut dia, konsep ini merupakan hasil perenungan pada masa pandemi Covid-19 yang meluluhlantahkan perekonomian Daerah Bali.
“Di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat sebesar 5,3 persen.
Akibat Covid, tahun 2020 anjlok menjadi minus 9,3 persen,” jelasnya.
Selain dampak Covid, ketimpangan antar wilayah juga menjadi pertimbangan diluncurkannya konsep ini.
“PHR tinggi terkonsentrasi di tiga wilayah yaitu Badung, Denpasar dan Gianyar. Ini berdampak pada PAD di tiga wilayah itu yang totalnya mencapai Rp. 10,9 triliun, sedangkan 6 kabupaten lain, totalnya hanya mencapai Rp. 2,3 triliun. Gapnya besar sehingga terjadi juga ketimpangan pada PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi,” urainya.
Menurut Gubernur Koster, kesenjangan itulah yang saat ini serius ditangani, salah satunya melalui transformasi EKB.
“Saya mulai merenung, kalau Bali dibiarkan hanya bergantung dari kantong pariwisata, ini akan menjadi ancaman bagi sumber perekonomian masyarakat. Mulailah saya memikirkan sebuah transformasi agar Bali tidak hanya tergantung pada sektor pariwisata. Tapi bagaimana kita kembangkan sumber daya yang ada di Bali agar menjadi keunggulan,” urainya.
Secara garis besar, Ekonomi Kerthi Bali adalah konsep ekonomi yang harmonis terhadap alam, ramah lingkungan, berbasis sumber daya lokal, menjaga kearifan lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing,berkelanjutan dan inklusif.
Konsep ini bertujuan mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi dan dibangun berlandaskan nilai kearifan Sad Kerthi.
Dalam perjalanannya, konsep ini telah diimplementasikan Gubernur Koster melalui sejumlah regulasi yang berpihak pada pemanfaatan potensi lokal.
Hanya saja, konsep transformasi EKB yang diluncurkan tahun 2021 sempat tak berlanjut saat ia memasuki masa jeda sebelum akhirnya terpilih dan menjabat kembali sebagai Gubernur di periode kedua.
“Nah, hari ini direaktivasi kembali oleh Bapak Menteri PPN, kami sangat berterima kasih,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur yang juga menyinggung besarnya kontribusi Bali untuk devisa negara dari sektor pariwisata yang mencapai Rp. 167 triliun atau setara 53,6 persen.
Oleh sebab itu, ia sangat berharap Bali mendapat feedback yang sebanding dari pemerintah pusat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy berkomitmen mendukung Bali dalam mengimplementasikan konsep transformasi EKB.
“Bappenas juga sangat berkepentingan dengan konsep ini karena kami ingin punya model untuk membangun daerah dari Aceh hingga Papua. Kita ingin sebuah konsep yang berasal dari keunikan, keunggulan dan budaya lokal,” ungkapnya.
Menteri Pambudy juga memuji keberanian Bali meninggalkan ketergantungan dari sektor glamour dan kembali ke alam.
Acara ditutup dengan penyerahan Peta Jalan Transformasi EKB dan Manual Book Project Management Office (PMO) oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Teni Widuriyanti dan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana kepada Gubernur Bali Wayan Koster.
Selanjutnya Gubernur Koster menyerahkan Buku EKB dan 100 Tahun Haluan Pembangunan Bali kepada Menteri Pambudy. Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Putri Suastini Koster menyerahkan cendera mata berupa kain tenun endek kepada Menteri Pambudy beserta istri. (bp/jk/ken)
