NAFSU BESAR DUIT KURANG: Surat edaran yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menyebutkan terdapat kekurangan pendanaan mencapai Rp1,9 triliun di Provinsi Bali. Tampak dalam foto Gubernur Bali merangkap Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster.
DENPASAR, Balipolitika.com- Kabar tak sedap datang dari Provinsi Bali. Kabar tersebut tertera dalam Surat Edaran Nomor 5232 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
Surat edaran yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra itu menyebutkan terdapat kekurangan pendanaan mencapai Rp1,9 triliun.
Tertulis kondisi pendanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 setelah laporan keuangan tahun 2022 audit, yaitu defisit pendanaan APBD 2023 induk sebesar Rp946,37 miliar.
Disebutkan pula kekurangan SiLPA bersih pembiayaan APBD 2023 sebesar Rp107,36 miliar dan kekurangan pendanaan anggaran dalam APBD 2023 sebesar Rp1,05 triliun.
Situasi ini terjadi jelang Gubernur Bali Wayan Koster menanggalkan jabatannya alias lengser bulan September 2023 mendatang.
Terdapat 17 provinsi yang posisi gubernurnya akan diisi oleh penjabat pada tahun 2023, yakni Bali, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua.
Total, 76 orang bupati dan 18 walikota yang digantikan oleh penjabat pada tahun 2022 serta 115 bupati dan 38 walikota pada tahun 2023.
Menarik disimak, sebelum meninggalkan jabatan Gubernur Bali pada tahun 2023 nanti, Koster yang didampingi Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD Bali atas Persetujuan Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna ke-38 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022, Selasa, 22 November 2022 silam.
Atas persetujuan Dewan, postur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, terdiri dari pendapatan daerah total sebesar Rp6,6 triliun lebih; belanja daerah total sebesar Rp7,2 triliun lebih; pengeluaran pembiayaan total sebesar Rp437 miliar lebih, sehingga secara riil belanja daerah total menjadi sebesar Rp7,6 Triliun lebih.
Dari kondisi tersebut, defisit riil APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar Rp 1 triliun, sebagai penerimaan pembiayaan.
Pendapatan daerah total sebesar Rp6,6 triliun lebih, meliputi pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,4 triliun lebih yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp2,9 triliun lebih, retribusi daerah sebesar Rp63 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp810 miliar lebih, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp633 miliar lebih.
Kedua, pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp2,1 triliun lebih; dan ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp55 miliar lebih.
Belanja daerah total sebesar Rp7,2 triliun lebih, meliputi pertama, belanja operasi sebesar Rp4,3 triliun lebih; Kedua, belanja modal sebesar Rp1,1 Triliun lebih; Ketiga, belanja Ttdak terduga sebesar Rp50 miliar; dan Keempat, belanja transfer (belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, red) sebesar Rp1,6 triliun lebih.
Adapun pengeluaran pembiayaan total sebesar Rp437 miliar, meliputi pertama, pembentukan dana cadangan tahap ke-2 untuk Pemilu sebesar Rp150 miliar; Kedua, penyertaan modal daerah untuk Bank BPD Bali sebesar Rp75 miliar, untuk Jamkrida sebesar Rp 15 miliar, dan untuk Perumda Kerthi Bali Santhi sebesar Rp10 miliar; serta ketiga, pembayaran cicilan pinjaman PEN sebesar Rp187,5 miliar.
Dijelskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 total sebesar Rp4,4 triliun lebih, ditargetkan meningkat sekitar Rp900 miliar, dibandingkan target tahun 2022 sekitar Rp3,5 triliun. Besaran peningkatan ini bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar Rp600 miliar dan Lain-lain PAD yang sah sekitar Rp300 miliar.
Sementara itu, belanja daerah Tahun 2023 total sebesar Rp7,2 triliun lebih, meningkat sebesar Rp800 miliar dibandingkan belanja daerah tahun 2022 total sebesar Rp6,4 triliun lebih, diluar belanja yang bersumber dari pinjaman PEN, realisasi tahap 2 dan tahap 3 tahun 2022 sebesar Rp 1,2 Triliun (realisasi tahap 1 tahun 2021 sebesar Rp300 miliar, red). (bp)
