PERTEMUAN: Forum Pemerhati Pembangunan Bali (FOR HATI Bali) menyatakan komitmennya untuk mengawal rekomendasi Pansus TRAP
DENPASAR, Balipolitika.com- Dukungan masyarakat terhadap kerja Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali semakin menguat.
Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemerhati Pembangunan Bali (FOR HATI Bali), mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, pemuka agama, mahasiswa, hingga komunitas adat, menyatakan komitmennya untuk mengawal rekomendasi Pansus TRAP sampai ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
Langkah ini dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga tata ruang serta keberlanjutan masa depan Bali.
Sebagai wujud dukungan tersebut, FOR HATI Bali dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Bali yang akan mengagendakan penyerahan rekomendasi Pansus terkait PT Bali Turtle Island Development (BTID) kepada Gubernur Bali.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal proses yang dilakukan Pansus.
Menurutnya, perhatian publik menunjukkan bahwa upaya menjaga tata ruang Bali merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tugas lembaga legislatif.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan rakyat Bali yang tergabung dalam FOR HATI Bali. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa perjuangan menjaga tata ruang Bali bukan hanya tugas DPRD, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat Bali.
Dukungan ini menjadi energi dan semangat bagi kami untuk terus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Made Supartha.
Ia menegaskan bahwa Pansus TRAP akan tetap konsisten mengawal berbagai persoalan tata ruang yang dinilai berpotensi mengancam keberlanjutan Pulau Dewata.
“Kami Pansus TRAP siap pasang badan untuk menjaga tata ruang Bali. Bali tidak boleh kehilangan identitasnya akibat pembangunan yang mengabaikan aturan tata ruang, lingkungan hidup, dan nilai-nilai budaya yang menjadi kekuatan utama Pulau Dewata,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, menuturkan bahwa rekomendasi yang disusun merupakan hasil kajian mendalam yang berlandaskan fakta, data, hasil analisis, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun selama proses pengawasan berlangsung.
“Rekomendasi Pansus TRAP disusun secara objektif dan bertanggung jawab. Kami berharap rekomendasi yang diserahkan kepada Gubernur Bali dapat ditindaklanjuti secara serius demi terciptanya tata ruang yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pengawasan terhadap implementasinya juga harus dilakukan secara konsisten,” katanya.
Sementara itu, anggota Pansus TRAP DPRD Bali, Oka Antara, menilai dukungan FOR HATI Bali mencerminkan peran penting masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor strategis dalam memastikan pembangunan Bali tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga Bali. Kehadiran FOR HATI Bali dalam rapat paripurna menjadi bukti bahwa masyarakat ingin ikut mengawal kebijakan strategis yang menyangkut masa depan lingkungan, budaya, dan tata ruang Bali. Ini adalah sinergi yang harus terus diperkuat,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Gede Harja Astawa, yang juga menjabat Ketua Fraksi Gerindra dan PSI DPRD Bali. Ia menegaskan bahwa seluruh proses yang dilakukan Pansus berjalan sesuai koridor hukum serta mengedepankan kepentingan masyarakat Bali.
“Pansus TRAP bekerja berdasarkan fakta, data, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami ingin memastikan bahwa setiap pembangunan di Bali berjalan sesuai tata ruang, tidak merugikan masyarakat, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya Bali. Dukungan masyarakat menjadi kekuatan moral bagi kami untuk terus mengawal rekomendasi ini sampai ditindaklanjuti oleh pemerintah,” kata Harja Astawa.
Di sisi lain, Wakil Sekretaris FOR HATI Bali, Dr. Somvir, menilai langkah yang ditempuh Pansus TRAP mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan jangka panjang Bali. Ia mengapresiasi keseriusan Pansus dalam menelaah dan mengungkap berbagai persoalan tata ruang yang berkembang di masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pansus TRAP DPRD Bali yang telah bekerja secara serius dan berani dalam mengungkap berbagai persoalan tata ruang di Bali. FOR HATI Bali bersama elemen masyarakat akan terus mengawal rekomendasi Pansus agar tidak berhenti hanya sebagai dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret pemerintah demi menjaga masa depan Bali,” ujar Dr. Somvir yang juga Ketua Fraksi NasDem dan Demokrat DPRD Bali.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme pengawasan publik terhadap arah pembangunan Bali. Karena itu, ia mengingatkan agar setiap kebijakan pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan, budaya, serta kepentingan masyarakat lokal.
“Bali harus dibangun dengan mengedepankan kearifan lokal, keberlanjutan lingkungan, dan kepatuhan terhadap hukum. Jangan sampai kepentingan investasi menggeser hak masyarakat dan mengancam identitas Bali sebagai warisan budaya dunia,” tambahnya.
Kehadiran FOR HATI Bali dalam Rapat Paripurna DPRD Bali dipandang sebagai simbol kuat sinergi antara masyarakat sipil dan wakil rakyat dalam mengawal arah pembangunan Bali agar tetap sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan, penghormatan terhadap kearifan lokal, serta kepatuhan pada ketentuan tata ruang yang berlaku.
Rapat Paripurna DPRD Bali yang akan menyerahkan rekomendasi Pansus terkait PT BTID kepada Gubernur Bali pun dinilai sebagai momentum penting dalam menentukan langkah lanjutan penataan ruang dan pengawasan terhadap berbagai proyek strategis yang menjadi perhatian publik di Pulau Dewata.
Versi ini lebih mengalir, mengurangi pengulangan frasa yang sama, dan terasa seperti berita media arus utama tanpa mengubah isi, kutipan, maupun fakta yang disampaikan.(luc/bp)
