BADUNG, Balipolitika.com– Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan pentingnya peran organisasi adat sebagai kekuatan pemersatu sekaligus penguat tanggung jawab sosial masyarakat Bali dalam Lokasabha VI Pratisentana Bendesa Manik Mas (PBMM) Kabupaten Badung yang digelar di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Minggu, 12 April 2026.
Dalam sambutannya, Koster menekankan bahwa organisasi adat tidak boleh hanya menjadi wadah formal, tetapi harus mampu menjaga warisan leluhur sekaligus menjawab tantangan zaman.
“Organisasi adat tidak hanya sebagai wadah, tetapi harus menjadi kekuatan yang mampu menjaga warisan leluhur sekaligus menjawab tantangan zaman,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan organisasi berbasis kekerabatan di Bali tidak boleh memicu fragmentasi sosial.
Sebaliknya, organisasi harus memperkuat dedikasi internal kepada leluhur (kawitan) dan berkontribusi bagi masyarakat Bali secara luas.
“Bergabung dalam organisasi bukan untuk membentuk paksi-paksi di masyarakat, tetapi untuk memperkuat loyalitas, konsistensi, dan pengabdian yang berdampak bagi Bali,” ujarnya.
Ketua Umum PBMM Kabupaten Badung, Jro Gede Komang Widiarta turut mengajak seluruh anggota untuk meningkatkan semangat pengabdian serta memperkuat jati diri sebagai bagian dari masyarakat adat Bali.
“Kita bersatu bukan untuk menjadi lebih besar, tetapi untuk memahami jati diri dan mengabdi demi kesejahteraan bersama,” katanya.
Adi Arnawa: Banyak Belajar dari Koster
Sementara itu, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Gubernur Bali yang dinilainya visioner dan konsisten membangun Bali berbasis budaya.
Ia mengaku banyak belajar dari kepemimpinan Koster, khususnya dalam implementasi visi pembangunan Bali melalui konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Saya banyak belajar dari Pak Gubernur lewat Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Beliau sangat visioner dan sudah memikirkan bagaimana haluan Bali 100 tahun ke depan. Siapa pun pemimpin Bali tinggal menjalankan haluan yang telah dirangkum,” ujarnya.
Adi Arnawa juga mengungkapkan bahwa dirinya kerap mendapatkan arahan langsung dari Koster dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, terutama dalam memastikan pembangunan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya Bali.
“Saya sering dimentori oleh Pak Gubernur menghadapi tantangan ke depan. Pembangunan Bali harus berbasis budaya,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti kemampuan Koster dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga berbagai proyek strategis di Bali mendapatkan dukungan anggaran dari APBN.
“Kita harus bersyukur memiliki Gubernur seperti Pak Koster yang memiliki kemampuan lobi luar biasa ke pusat. Infrastruktur pendukung Bali, apa yang diusulkan banyak yang bisa ditanggung APBN. Kita patut memberikan apresiasi,” tambahnya.
Selain menyoroti peran organisasi adat, Koster juga memaparkan sejumlah proyek strategis Pemerintah Provinsi Bali, termasuk pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang krisis sampah, terutama pasca-penutupan TPA Suwung.
Proyek PSEL tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2027 dengan teknologi insinerasi modern yang mampu mengonversi sampah residu menjadi energi listrik (waste to energy).
Fasilitas ini dirancang untuk menangani volume sampah dari kawasan Sarbagita—Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan—guna mengurangi ketergantungan pada sistem pembuangan terbuka.
Di sektor penataan kawasan suci, pemerintah juga membangun fasilitas parkir bertingkat di kawasan Pura Ulun Danu Batur untuk mengatasi kemacetan, khususnya saat pelaksanaan upacara besar. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pemedek dan wisatawan.
Sementara itu, di kawasan Pura Besakih, dilakukan renovasi pelinggih dengan tetap mempertahankan pakem arsitektur tradisional Bali. Selain itu, penguatan infrastruktur jalan menuju kawasan pura juga menjadi prioritas guna meningkatkan aksesibilitas dan keamanan, termasuk mitigasi potensi longsor di wilayah perbukitan.
Lebih lanjut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,27 triliun untuk 206 paket pekerjaan infrastruktur di Bali pada 2026. Program tersebut mencakup pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), pengamanan pantai di wilayah rawan abrasi, kelanjutan proyek shortcut Singaraja–Mengwitani, serta pembangunan sistem sanitasi terpusat di kawasan wisata.
Kegiatan Lokasabha VI PBMM Kabupaten Badung ini turut dihadiri Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali I Komang Nova Sewi Putra, Anggota DPRD Badung Ida Cokorda Mengwi XIII, Ketua PBMM Provinsi Bali, para pemangku desa dan kelurahan se-Badung, serta unsur Tripika dan tokoh adat lainnya. (bp/ken)
