TABANAN, Balipolitika.com- Pengendalian harga menjadi kunci utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Upaya penguatan pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga keterlibatan dan peran aktif dari Perumda, Bumdes, serta seluruh satuan TPID secara sinergis.
Merespon hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Bank Indonesia dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tabanan telah menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) yang mengangkat tema “Strategi Pengendalian Inflasi menjelang HBKN serta Memperkuat UMKM untuk Kedaulatan Pangan” pada 29 Oktober 2026.
HLM TPID Kabupaten Tabanan dibuka dan dipimpin secara langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M; dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga S,Sos; Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Butet Linda H. Panjaitan; Penglingsir Puri Tabanan, Ida Tjokorda Anglurah. Tabanan; Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa S.Sos; Danrindam IX Udayana; Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabanan; Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan; Direktur Utama BPD Bali; Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Bali, Kepala BPS Kabupaten Tabanan; seluruh Perbekel Kabupaten Tabanan, serta Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Tabanan.
Dalam sambutannya, Bupati Tabanan menegaskan bahwa pencapaian pengendalian harga dan kedaulatan pangan tidak dapat dilakukan secara parsial. bisa melalui Pemerintah Daerah saja, namun salah satunya melalui sinergi dan keterlibatan dari seluruh pihak.
“Kegiatan ini merupakan komitmen bersama untuk membangun desa yang kuat secara ekonomi, mandiri secara pangan, profesional dalam tata kelola. Dengan adanya kolaborasi dan sinergi maka akan memperkuat strategi peta jalan pengendalian inflasi dan pangan di Kabupaten Tabanan”, tutur Bupati Tabanan.
Lebih lanjut Bupati Sanjaya menyoroti lima arah strategi pengendalian inflasi daerah, yaitu (1) penguatan TPID melalui kolaborasi Bank Indonesia, Perbekel, dan Bumdes untuk mengelola potensi ekonomi desa secara optimal, (2) peningkatan kinerja satgas pangan melalui sinergi penegakan hukum dan pembangunan desa dengan pendampingan dari Kejati Bali lewat program “Jamu Pangan”, (3) kemitraan strategis antara Perumda Sanjayaning Singasana dan Lembaga Keuangan (BPD Bali), (4) percepatan ketahanan pangan lewat integrasi komoditas lokal, dan (5) peningkatan kepercayaan publik terhadap Bumdes melalui tata kelola yang profesional dan transparan.
“Jika desa kuat, bangsa akan hebat. Jika desa mandiri, rakyat akan berdaulat,” tegas Bupati Kabupaten Tabanan, menutup sambutannya dengan semangat Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, dan Madani (AUM) dari desa, oleh desa, untuk masyarakat.
Selanjutnya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyampaikan perkembangan inflasi Kabupaten Tabanan dan strategi pengendalian inflasi.
Berdasarkan data terakhir, inflasi Kabupaten Tabanan pada September 2025 tercatat sebesar 1,88% (yoy), masih berada dalam rentang target nasional 2,5% ±1% (yoy).
Sementara secara bulanan, Tabanan mengalami deflasi sebesar -0,45% (mtm) dengan komoditas penyumbang utama deflasi adalah Bawang Merah, Tomat, Daging Babi, Cabai Rawit, dan Bawang Putih.
Adapun deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga beras, bahan bakar rumah tangga, daging ayam ras, udang basah, dan Sigaret Kretek Tangan (SKT).
Capaian dalam rentang sasaran ini menunjukkan hasil nyata dari sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga.
Apabila berdasarkan data historis, dalam waktu dua tahun terakhir, inflasi tahunan baik di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, maupun secara nasional menunjukkan tren penurunan.
Penurunan ini mencerminkan hasil berbagai kebijakan stabilisasi harga dan pengendalian inflasi oleh pemerintah pusat dan daerah.
Meskipun demikian, masih terlihat bahwa volatilitas inflasi bulanan di Kabupaten Tabanan relatif tinggi.
”Bahwa ketahanan pangan tidak hanya dari Pemerintah Daerah, namun ini juga menjadi perhatian seluruh pihak. Utamanya hal yang krusial terkait alih fungsi lahan”, tutur Butet.
Sejumlah tantangan diantaranya alih fungsi lahan tercermin dari penurunan luas panen padi di Kabupaten Tabanan, inefisiensi rantai pasok pertanian di mana sebagian hasil pertanian Kabupaten Tabanan dijual ke luar Bali seperti Jawa karena persaingan harga, keterbatasan penggunaan teknologi alsintan modern, serta tingginya permintaan wisatawan mengingat Kabupaten Tabanan juga merupakan daerah wisata.
Oleh karena itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menegaskan pentingnya upaya pengendalian inflasi yang berfokus pada pengendalian harga untuk memberikan kepastian harga untuk mewujudkan kestabilan ekonomi daerah.
Langkah-langkah strategis seperti memperkuat koordinasi TPID, memperkuat KAD, serta memperbaiki sistem distribusi dan rantai pasok menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian harga bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menjaga kesejahteraan petani yang selama ini sangat bergantung pada kestabilan harga hasil pertanian.
Dengan demikian, stabilitas inflasi yang berkelanjutan akan menjadi pondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.
Langkah nyata percepatan KAD juga telah dilaksanakan pada HLM TPID Kabupaten Tabanan yaitu melalui penandatangan MOU antara Perbekel Se-Kabupaten Tabanan dengan Bupati Tabanan guna memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga.
Selain itu, kerja sama pembiayaan dengan Perumda Sanjayaning Singasana dengan BPD Bali juga disaksikan oleh Bupati Tabanan dan Deputi Perwakilan Bank Informasi tentang KPw BI Provinsi Bali: Telp. (0361) 248982 – 89, e-mail: [email protected].
Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat permodalan desa dan memperlancar rantai distribusi pangan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan berbasis lokal.
Tidak hanya itu, sebagai upaya peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Tabanan, turut diserahkan Bantuan Sarana dan Prasaran Pendukung Pertanian kepada Kelompok Tani yaitu Subak Aseman IV, Subak Lanyah Delod Jalan, Subak Timan Agung, Subak Gadon III, dan Subak Empas Mal Kangin.
Melalui langkah-langkah konkret inilah, TPID menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan dari hulu ke hilir serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (bp/jk/ken)
