DENPASAR, Balipolitika.com– Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, melantik Ketua TP. PKK, TP. Posyandu, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi di tiga Kecamatan se-Kota Denpasar di Graha Sewaka Dharma Lumintang, Senin, 13 Oktober 2025.
Ketiganya, yakni Ny. Prima Yusswara, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Denpasar Barat, Ny. Wardani Ariyanta, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Denpasar Utara, dan Ny. Ida Ayu Alit Maharatni Purwanasara, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Denpasar Selatan.
Hadir juga dalam kesempatan tersebut Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Denpasar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, dan Ketua DWP Kota Denpasar Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengatakan, pelantikan dan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan maupun pelantikan TP. Posyandu, Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kecamatan di Denpasar merupakan jabatan secara otomatis (ex-officio).
“Ketika suami menduduki suatu jabatan seperti camat, lurah atau kepala desa otomatis istri juga akan menjabat sebagai Ketua TP PKK kecamatan, desa/kelurahan,” Kata Ny. Sagung Antari Jaya Negara.
Lebih lanjut Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyampaikan pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta perempuan dalam memajukan kesejahteraan keluarga dan anak-anak serta lingkungan sekitar.
Ketua PKK Kecamatan dan pelantikan TP. Posyandu, Bunda Paud dan Bunda Literasi Kecamatan di Denpasar, selain mendampingi suami melaksanakan tugas juga merencanakan dan membina pelaksanaan program-program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Di samping itu dapat terus bersinergi dalam mengemban tugas, bekerja dan berkarya dari desa/kelurahan untuk mewujudkan masyarakat yang maju serta melaksanakan program pokok PKK di masing-masing wilayah.
“Dalam melaksanakan semua program pembangunan, Pemkot Denpasar tidak mungkin dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, peran PKK sangat dibutuhkan dalam rangka membantu dan mendukung seluruh program kerja pemerintah. Itu artinya, sinergi program antara pemerintah dan PKK harus seiring sejalan, karena PKK merupakan mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan,” ujarnya. (bp/ken)
