YOGYAKARTA, Balipolitika.com– Pemerintah Provinsi Bali sukses meraih apresiasi dan penghargaan nasional (regional Jawa-Bali) pada ajang Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis, 4 Juni 2026.
Di bawah kepemimpinan Wayan Koster, Provinsi Bali dinilai mampu me-manage Kabupaten/Kota se-Bali sehingga berhasil meraih prestasi serupa pada kategori kabupaten/kota tingkat nasional.
Rekor penurunan angka kemiskinan dan stunting secara nasional di Bali era kepemimpinan Koster mengantarkan Bali menerima penghargaan terbaik pertama pada Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi se-Jawa-Bali.
Penghargaan bergengsi ini diterima langsung Gubernur Bali, Wayan Koster dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, mewakili Kementerian Dalam Negeri.
Selain trofi penghargaan, Pemerintah Provinsi Bali juga berhak membawa pulang insentif apresiasi senilai Rp3 miliar dari Kemendagri atas keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting yang dinilai kreatif, adaptif, serta berdampak nyata hingga tingkat desa.
Sementera itu, Provinsi Jawa Barat menempati posisi terbaik kedua di bawah provinsi Bali.
Selain meraih prestasi nasional pada kategori tingkat provinsi, dominasi Bali terlihat karena prestasi serupa tingkat kabupaten dan kota juga diraih jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Dewata.
Untuk kategori kabupaten, Kabupaten Badung sukses meraih predikat terbaik pertama, disusul Kabupaten Gianyar di posisi kedua, dan Kabupaten Tabanan di tempat ketiga.
Sementara itu, Kota Denpasar juga sukses mengamankan predikat terbaik pertama untuk kategori tingkat kota.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Tabanan, Komang Sanjaya, dan Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra hadir langsung menerima penghargaan terbaik nasional tersebut.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan, pemberian penghargaan ini merupakan bentuk keseimbangan (reward) dari Kemendagri yang selama ini kerap memberikan pengawasan ketat dan sanksi bagi daerah yang melanggar aturan.
“Kali ini kita berikan carrot-nya (hadiah) supaya imbang, dengan harapan timbul extreme competition dan juga ada semangat untuk saling bersaing yang sehat,” ujar Tito Karnavian.
Tito menjelaskan bahwa sistem penilaian tahun ini dibagi menjadi enam regional untuk menciptakan iklim kompetisi yang lebih adil bagi daerah-daerah kecil yang keterbatasan kemampuan fiskal.
Tito juga mengatakan sebetulnya banyak sekali kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi yang bagus.
“ini yang perlu diangkat. Bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang juga bagus, terlepas dari ada beberapa mungkin oknum yang bermasalah. Itulah tujuan kita, sehingga ada trust (kepercayaan) dari masyarakat dari publik kepada para kepala daerah,” ujar Mendagri.
Ajang penghargaan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi pembangunan yang berkelanjutan di daerah, sekaligus menyelaraskan target pembangunan daerah menuju visi besar Indonesia Emas.
Bagi daerah yang belum mendapatkan penghargaan pada gelombang ini, Kemendagri mencatat masih ada dua putaran evaluasi lagi pada gelombang berikutnya untuk terus memperbaiki kinerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat tingkat kemiskinan di Provinsi Bali terus menurun dan menjadi yang terendah secara nasional. Penurunan ini juga diikuti oleh tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang kian melandai.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Koster, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 3,42 persen terendah secara nasional dan jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 7,2 persen terendah secara nasional dan menjadi satu-satunya provinsi dengan angka di bawah 10 persen.
Tingkat pengangguran juga turun signifikan menjadi 1,45 persen, kembali menempatkan Bali sebagai provinsi dengan angka terendah di Indonesia.
Dari sisi pemerataan ekonomi, gini ratio Bali tercatat sebesar 0,333, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional 0,363 yang menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata.
Sementara itu, pendapatan per kapita masyarakat meningkat menjadi Rp72,66 juta; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,37, disertai usia harapan hidup sebesar 75,46 tahun.
Capaian tersebut mencerminkan kinerja pembangunan yang melampaui target yang telah direncanakan serta menunjukkan hasil pembangunan Bali tahun 2025 berada pada kategori sangat baik. (bp/ken)
