KUNJUNGAN KERJA: Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, Sabtu, 11 Mei 2024.
BADUNG, Balipolitika.com– Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mendampingi kunjungan kerja (kunker) Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, Sabtu, 11 Mei 2024.
Kunjungan Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, BP2MI, Badan POM, BKKBN, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan ini adalah untuk melihat kemajuan pelayanan dan penanganan kesehatan yang ada di Kabupaten Badung.
Komisi IX DPR RI yang berjumlah 20 anggota dipimpin oleh Hj. Dewi Asmara Murti Utami dari Kemenkes, Yanti Herman, dan Ni Made Diah Permata Laksmi.
Tampak juga artis Krisdayanti yang juga anggota DPR RI. Turut mendampingi Bupati Giri Prasta antara lain Dirut RSD Mangusada I Wayan Darta, Kadis Kesehatan Badung dr. Made Padma Puspita, dan OPD terkait di lingkup Pemkab Badung.
Bupati Giri Prasta mengucapkan selamat datang dan berterima kasih atas kedatangan DPR RI Komisi IX ke Kabupaten Badung.
Ia mengungkapkan bahwa kesehatan merupakan salah satu skala prioritas pembangunan Kabupaten Badung.
Secara umum, Bupati Giri Prasta menjelaskan ada lima bidang yang menjadi skala prioritas di Kabupaten Badung.
Pertama yakni pangan, sandang dan papan; kedua pendidikan dan kesehatan; ketiga jaminan sosial dan tenaga kerja; keempat adat agama, tradisi, seni dan budaya; dan kelima pariwisata lengkap dengan infrastrukturnya.
“Khusus untuk kesehatan, kami mengikuti program nasional yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan seizin BPJS Kapitasi, kami terima kasih sekali bahwa dengan Universal Health Coverage (UHC), Badung bisa dijadikan role model untuk tingkat nasional, karena kami tercover sampai 100 persen. Kami di Badung juga membangun rumah sakit di setiap kecamatan bahkan rumah sakit rehabilitasi, sehingga setiap kecamatan menjadi filternya, dan apabila tidak bisa ditangani oleh RS di setiap kecamatan, barulah dirujuk ke Rumah Sakit Mangusada,” ungkapnya.
Badung juga memiliki rumah sakit berjalan yang dikenal dengan Pap Smear (keliling) untuk ibu-ibu bahkan untuk anak-anak sekolah.
“Kami juga mempunyai pelayanan sampai ke rumah-rumah,” imbuhnya sembari menyampaikan bahwa untuk di Kabupaten Badung angka stunting sangat kecil berada di angka 6 persen.
Lebih lanjut Bupati Giri Prasta memaparkan Kabupaten Badung juga memiliki program santunan penunggu pasien di rumah sakit.
Namun dengan adanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), program untuk kebijakan santunan penunggu pasien itu sekarang tidak ada.
Contohnya ada warga Badung yang sakit lalu opname di RSD Mangusada, penunggunya diberikan Rp200 ribu per hari.
“Kami berterima kasih dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kapitasi bahkan undang-undang terbaru bahwa pasien tidak boleh ditolak oleh Rumah Sakit dan tidak boleh ditolak oleh puskesmas. Contohnya salah satu ada sakit panggul patah, BPJS kesehatan dari JKN-nya hanya memberi tanggungan Rp30 juta. Di sisi lain kebutuhannya adalah Rp65 juta. Maka kami di Kabupaten Badung juga menalangi untuk itu. Jadi masyarakat tidak perlu membayar lagi. Kalau itu ditolak masyarakat yang marah, dan kalau itu dilakukan puskesmas atau rumah sakit yang rugi. Jadi solusi-solusi inilah yang kami butuhkan nanti dari Bapak/Ibu Kementerian Kesehatan. Kami berikhtiar dan kami berjanji, astungkara kebutuhan kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Badung ini tercover 100 persen,” pungkas Bupati Giri Prasta.
Sementara itu, Ketua Rombongan kerja DPR RI Hj. Dewi Asmara didampingi Kemenkes dan BPJS Kesehatan mengungkapkan kunjungan ke RSD Mangusada bertujuan ingin melihat kemajuan-kemajuan pelayanan dan penangan kesehatan di Kabupaten Badung mulai dari vaksin narkoba, medical tourism, pariwisata dan akan ada juga program untuk lansia disertai rumah sakit-rumah sakit pratama di kecamatan, dan ada ambulans desa.
“Mudah-mudahan ke depannya keberhasilan ini tentunya tiada gading yang tak retak. Kalau ada kekurangannya jangan ragu-ragu untuk dibicarakan kepada kami,” ucapnya.
Lebih lanjut Dewi mengatakan, program BPJS di Kabupaten Badung sudah berjalan bahkan sudah sangat optimal.
“Terutama bagi mereka yang belum ada kartu atau kartunya belum aktif tiba-tiba katakanlah berhenti maka melalui APBD mereka langsung swit. Jadi di sini ada program BPJS plus-plus. Jadi semua masalah kalau ada kendala langsung di take over dengan pemda setempat melalui APBD kesehatannya,” katanya.
“Dan kami setelah melihat rumah sakitnya sangat bagus sekali dan punya potensi ke depan terutama tentang medical tourism khususnya untuk Geriatri. Artinya banyak turis-turis yang usia lanjut di negaranya musim dingin justru ingin libur ke Bali, dan itu juga menjadi alasan untuk membuka Medical Tourism Geriatri,” imbuhnya.
Dewi melanjutkan, ini adalah salah satu model contoh yang diharapkan melalui Kemenkes bisa menjadi role model untuk Medical Tourism Geriatri dan Badung sudah melaksanakan program-program baru, baik untuk pasien-pasien jantung maupun bahkan narkoba.
“Mereka juga melayani tapi tidak semua langsung di sini, tetapi melalui rumah sakit yang ada di setiap kecamatan. Kalau tidak salah ada 7 rumah sakit pratama untuk menampung supaya tidak terjadi ledakan, dan dari 275 tempat tidur alhamdulillah BOR-nya sudah 90 persen. Tentunya ini antara lain baik yang langsung datang maupun kiriman dari rumah sakit pratama lainnya yang ada di kecamatan-kecamatan,” jelasnya. (bp/ken)
