TEPAT SASARAN: Sepasang pengendara sepeda motor melintas di Mi Gacoan yang mencaplok sawah terakhir di sepanjang jalan utama Jalan Raya Padang Luwih, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara Badung. Meski subsidi BBM dicabut tampak masyarakat masih menyerbu lokasi tersebut. Kemacetan pun masih terjadi seperti hari-hari biasanya.
JAKARTA, Balipolitika.com- Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Bidang Pembangunan Energi, Migas, dan Minerba (PB HMI PEMM), Muhamad Ikram memandang penyesuaian harga BBM merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.
Ikram menilai bahwa subsidi BBM yang selama ini dilakukan, kurang tepat sasaran. Pasalnya, penggunaan BBM bersubsidi selama ini justru di dominasi oleh masyarakat mampu.
“Di waktu lalu ketika pemerintah menaikkan harga Pertamax, pengguna Pertamax memakai BBM Pertalite. Di sinilah kami lihat bahwa ada upaya mengambil hak ekonomi masyarakat kelas bawah dan kami nilai tidak tepat sasaran,” ungkapnya kepada wartawan.
Ia pun mengemukakan bahwa lebih tepat subsidi diberikan terhadap manusianya dan bukan komoditinya.
“Kalau misalkan yang di subsidi manusianya, maka kemampuan dan daya beli masyarakat itu meningkat,” pungkasnya.
Menurutnya, pemerintah mengalokasikan APBN untuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, UMKM, dan lain sebagainya.
Di tempat terpisah, penilaian serupa juga datang dari Ekonom Senior, Fasial Basri. Ia menilai penggunaan BBM bersubsidi selama ini di dominasi oleh mobil pribadi yang merupakan masyarakat mampu.
Faisal pun menambahkan bahwa pengguna BBM bersubsidi kategori kendaraan roda 4, sebanyak 98,7 persen adalah mobil pribadi.
“Masa orang miskin yang punya mobil pribadi?,” tegasnya, dalam diskusi di Jakarta.
Ia juga menilai bahwa pemberian subsidi lebih tepat bila diberikan langsung ke masyarakat yang berhak menerima.
“Lebih baik dikasih ke orangnya daripada ke komoditinya,” ujarnya
Terkait mekanismenya, Faisal juga memandang bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan upaya mengalihkan subsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
“Tunai. Langsung ke orangnya. 100 persen dinikmati oleh pesertanya,” tegasnya.
Ia pun mendukung agar bantuan kompensasi diberikan kepada sektor transportasi umum, sebagai langkah untuk mengurangi beban masyarakat terhadap penyesuaian harga BBM.
“Insya Allah, ini jauh lebih bagus ya. Mengangkat konsumsi masyarakat kelas bawah,” tutup Faisal Basri. (bp)
