BAHAS: Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Moratorium Pendirian Perguruan Tinggi di Bali Selatan dialihkan ke Kabupaten Karangasem dan Jembrana oleh DPD Golkar Bali, Minggu, 5 April 2026. (Sumber: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com – DPD Partai Golkar Provinsi Bali menyoroti ketimpangan pembangunan di Bali, menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Moratorium Pendirian Perguruan Tinggi di Bali Selatan dialihkan ke Kabupaten Karangasem dan Jembrana” bertempat di Kantor DPD Partai Golkar Bali, Denpasar, Minggu, 5 April 2026.
Dalam FGD tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau akrab disapa Demer, menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih terjadi antara Bali Selatan dengan Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur.
Bersama sejumlah narasumber yang merupakan rektor dari sejumlah universitas negeri dan swasta di Bali, Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa serta Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII, yang mencakup Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB), secara gamblang Demer membahas ketimpangan yang tidak hanya tampak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan.
“Bali membutuhkan arah kebijakan yang lebih berkeadilan agar pertumbuhan tidak terus terpusat di wilayah selatan,” ungkapnya.
Anggota Komisi VI DPR RI itu juga menilai, pemerintah daerah perlu segera melahirkan kebijakan yang mampu menjawab kesenjangan antara Bali Selatan dengan wilayah lain, terutama Karangasem.
Menurutnya, persoalan pendidikan menjadi salah satu akar utama ketimpangan tersebut. Ia melihat pusat-pusat pendidikan tinggi saat ini masih terkonsentrasi di Denpasar, Badung, dan Gianyar.
Kondisi itu dinilai membuat masyarakat di daerah seperti Karangasem harus menanggung biaya lebih besar untuk mengakses pendidikan, termasuk biaya tempat tinggal saat menempuh kuliah di wilayah selatan.
Untuk itu, ia mengusulkan moratorium pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan baru di kawasan yang sudah padat, seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar.
Ia mengatakan, kebijakan itu dapat mendorong lembaga pendidikan untuk membuka kampus atau menambah kelas di wilayah lain yang masih membutuhkan akses pendidikan lebih luas.
Ia menilai, langkah tersebut bisa menjadi solusi tanpa harus membebani anggaran daerah secara besar. Dengan adanya pembatasan di wilayah selatan, pengembangan pendidikan tinggi diyakini akan bergerak ke daerah-daerah seperti Karangasem, Bangli, Klungkung, hingga wilayah Bali lainnya yang selama ini belum menikmati pemerataan akses yang sama.
“Kalau kebijakan itu berani diambil, maka masyarakat Karangasem akan lebih mudah melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA. Mereka tidak harus selalu ke Denpasar, tidak harus mengeluarkan biaya kos yang mahal. Di situlah letak keadilannya,” katanya.
Politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng itu juga menilai pemerataan pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Menurutnya, kemajuan Karangasem dan wilayah lain di luar Bali Selatan akan sulit dicapai jika masyarakatnya tidak memiliki keterampilan yang memadai dan tidak ditopang akses pendidikan yang terjangkau.
Tak hanya moratorium, Demer juga mendorong percepatan pembangunan universitas di Karangasem melalui kebijakan yang konkret dan terukur.
Selain itu, ia menyarankan adanya subsidi pendidikan dari pemerintah daerah, khususnya untuk jenjang pendidikan vokasi seperti D1 dan D2, agar masyarakat dari keluarga biasa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan studi.
Ia menegaskan, gagasan tersebut bukan semata kritik, melainkan dorongan agar pemerintah mulai serius mengkaji pola pembangunan yang lebih merata.
Menurutnya, keadilan pembangunan tidak boleh hanya dirasakan oleh daerah yang secara ekonomi sudah lebih mapan, tetapi juga harus hadir bagi masyarakat di wilayah yang masih tertinggal dalam akses pendidikan dan pengembangan SDM.
Dengan pemerataan pendidikan, Demer meyakini Bali tidak hanya akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola potensi daerahnya sendiri.
Baginya, pembangunan Bali ke depan harus bergerak menuju keseimbangan, bukan terus bertumpu pada satu kawasan saja. (bp/gk)
