POTENSI: Akademisi Bali, Guru Besar FEB Undiknas Denpasar, Prof. Dr. IB Raka Suardana, SE.,MM. (Sumber: Pribadi)
DENPASAR, Balipolitika.com – Tak hanya mendapat perhatian dari kalangan tokoh masyarakat, wacana transformasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bali menjadi Internasional Financial Center (IFC) atau Pusat Keuangan Global Indonesia, juga mendapat respon positif dari kalangan akademisi Bali, dikutip Jumat, 15 Mei 2026.
Respon tersebut datang dari Prof. Dr. IB Raka Suardana, SE.,MM., yang merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Undiknas Denpasar, mengatakan bahwa upaya pemerintah pusat menjadikan Bali sebagai salah satu kawasan strategis nasional melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sektor jasa keuangan merupakan hal yang perlu disikapi secara positif oleh masyarakat.
Pria yang akrab disapa Prof Raka tersebut menyebut, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi nasional agar tidak hanya bergantung pada sektor tradisional, seperti pariwisata dan perdagangan.
“Kebijakan ini sejalan dengan visi Prabowo Subianto yang mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru guna menarik investasi global dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat internasional,” jelasnya.
Ia menilai, dengan adanya dukungan lintas kementerian, Bali dinilai memiliki modal yang kuat untuk berkembang menjadi pusat layanan keuangan, teknologi digital, manajemen investasi, hingga industri ekonomi kreatif modern.
“Dari sisi ekonomi, peluang yang ditawarkan tentu sangat besar. Kehadiran pusat keuangan internasional diyakini mampu meningkatkan arus investasi, membuka lapangan kerja baru, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Prof Raka mengatakan, selama ini Bali dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia dengan daya tarik internasional yang terbentuk secara alami. Bahkan, nama Bali sering kali lebih dikenal dibandingkan Indonesia di mata wisatawan mancanegara.
Menurutnya, kondisi ini menjadi keuntungan strategis untuk menarik perusahaan internasional dan pelaku industri keuangan global agar menjadikan Bali sebagai basis kegiatan bisnis mereka di kawasan Asia.
Namun demikian, pengembangan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran yang tidak sederhana. Bali memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain karena kekuatan utamanya tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada budaya dan spiritualitas masyarakatnya.
Kehidupan masyarakat Bali tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai keseimbangan dalam filosofi Tri Hita Karana, yaitu harmoni hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam.
“Nilai-nilai inilah yang menjaga Bali tetap memiliki identitas yang kuat di tengah arus modernisasi global. Oleh karena itu, pembangunan yang terlalu berorientasi pada modal dan keuntungan ekonomi dikhawatirkan dapat menggeser keseimbangan tersebut,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa gejala tekanan pembangunan sebenarnya sudah mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Harga tanah di kawasan wisata seperti Canggu, Seminyak, dan Uluwatu mengalami peningkatan yang sangat tinggi akibat derasnya investasi properti.
Lahan pertanian produktif dan ruang terbuka hijau perlahan berubah fungsi menjadi vila, hotel, restoran, dan pusat hiburan. Dampaknya, generasi muda Bali mulai mengalami kesulitan untuk memiliki rumah di daerahnya sendiri.
Selain persoalan lahan, Bali juga menghadapi berbagai tekanan lingkungan, seperti kemacetan, persoalan sampah, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta meningkatnya kerusakan ekosistem akibat pembangunan yang melampaui daya dukung lingkungan.
“Di sisi lain, ancaman terhadap budaya dan adat juga menjadi perhatian serius. Sistem banjar, desa adat, pura, dan berbagai ritual keagamaan bukan sekadar objek wisata, melainkan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Bali sehari-hari. Apabila pembangunan hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, budaya Bali berpotensi mengalami komersialisasi yang berlebihan dan kehilangan makna sakralnya. Bali mungkin berkembang menjadi wilayah modern secara fisik, tetapi perlahan kehilangan roh kebudayaannya,” paparnya.
Beranjak dari hal tersebut, ia mengharapkan pembangunan pusat keuangan di Bali harus dilaksanakan melalui pendekatan yang bijaksana, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.
Menurutny, pemerintah perlu memperkuat perlindungan terhadap tanah adat, kawasan suci, lahan pertanian, hutan, dan sumber mata air agar tidak mudah dialihkan untuk kepentingan komersial.
Desa adat juga harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan investasi dan penataan ruang wilayah. Selain itu, para investor wajib menghormati norma budaya lokal serta menerapkan konsep pembangunan yang ramah lingkungan dan berpihak kepada masyarakat setempat.
“Penguatan pendidikan budaya dan nilai-nilai lokal kepada generasi muda Bali juga harus terus dilakukan agar identitas budaya tidak tergerus oleh arus globalisasi. Bali seharusnya tidak diarahkan menjadi pusat keuangan yang identik dengan spekulasi dan eksploitasi lahan, melainkan berkembang sebagai pusat ekonomi hijau berbasis budaya, pariwisata berkualitas, ekonomi kreatif, dan investasi berkelanjutan. Model seperti inilah yang paling sesuai dengan karakter Bali sebagai pulau yang dikenal dunia karena harmoni alam, adat, budaya, dan spiritualitasnya,” jelasnya.
Mengakhiri sesi diskusinya, Prof Raka menekankan bahwa, dengan menjaga keseimbangan tersebut, Bali dapat tumbuh menjadi kawasan ekonomi modern tanpa kehilangan jati dirinya sebagai Pulau Dewata. (bp/gk)
