DENPASAR, Balipolitika.com- Pemerintah Kota Denpasar kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan proyek strategis di Provinsi Bali.
Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Pembangunan Proyek Strategis Provinsi Bali dan Infrastruktur.
Penandatanganan ini dilaksanakan di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jumat, 18 April 2025.
Naskah kesepakatan tersebut mencakup sejumlah poin penting, di antaranya BKK untuk pembangunan infrastruktur strategis dan pengembangan kualitas objek pariwisata di enam kabupaten di luar kawasan Sarbagita, yaitu Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan.
Selain itu, juga ditandatangani kesepakatan bersama tentang Pola Pembangunan Semesta Berencana di Provinsi Bali, serta Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita.
Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa bersama para bupati se-Bali dan dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.
Tampak hadir Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, serta Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra.
Dari Kota Denpasar, turut hadir Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, dan jajaran pimpinan OPD terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan ini merupakan langkah konkret untuk membangun Bali dengan prinsip satu pola, satu pulau, satu tata kelola.
Menurutnya, hal ini menjadi tonggak penting dalam menyatukan visi pembangunan Bali secara menyeluruh dan merata.
Salah satu fokus utama kesepakatan adalah pengoperasian kembali Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita yang akan dimulai pada April 2025.
Sebelumnya program ini dibiayai oleh Kementerian Perhubungan, namun kini diambil alih oleh pemerintah daerah karena adanya perubahan kebijakan pusat.
“Trans Metro Dewata bertujuan mengurangi kemacetan, memberikan layanan transportasi publik yang layak, serta mendidik masyarakat untuk beralih ke transportasi umum,” ujar Gubernur Koster.
Koster juga menyoroti pentingnya pemerataan ekonomi antarwilayah di mana dalam hal ini Kabupaten Badung, Denpasar, dan Gianyar bersepakat untuk menyumbangkan 10 persen dari realisasi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) kepada enam kabupaten lainnya melalui skema BKK.
Tujuannya adalah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata yang berkeadilan di seluruh Bali.
“Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan, mengatasi kemacetan, menangani persoalan sampah, dan menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan secara menyeluruh,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan bahwa Pemkot Denpasar menyambut baik kesepakatan ini dan siap mengimplementasikannya dengan semangat kolaboratif.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bali merupakan kunci untuk mempercepat pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Proyek-proyek strategis yang didukung oleh BKK ini akan menjadi pendorong utama dalam pembangunan wilayah perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Arya Wibawa.
Arya Wibawa menambahkan, bantuan keuangan khusus ini akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, fasilitas publik, penanganan sampah, dan sektor strategis lainnya.
Semua program tersebut dirancang selaras dengan prioritas pembangunan Kota Denpasar serta mendukung visi pembangunan Provinsi Bali.
“Melalui kesepakatan ini, diharapkan percepatan pembangunan proyek strategis, khususnya di Kota Denpasar, dapat berjalan optimal, efisien, dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat nyata dan maksimal bagi seluruh masyarakat Bali,” ujar Arya Wibawa. (bp/ken)
