DENPASAR, Balipolitika.com– Program Dialog Kentongan yang diselenggarakan oleh RRI Denpasar pada Jumat, 10 Oktober 2025 mengangkat isu krusial mengenai lingkungan hidup dengan topik “Hutan dan Perannya Memitigasi Perubahan Iklim.”
Dialog ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Made Maha Widyartha (Kepala KPH Bali Timur) dan Abdul Muthalib (Praktisi Kehutanan).
Kedua narasumber menekankan peran tak tergantikan hutan sebagai solusi alam untuk menghadapi krisis iklim global.
Dalam kesempatan tersebut, Made Maha Widyartha menjelaskan bahwa curah hujan tinggi sebagai bagian dari perubahan iklim menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi belum lama ini.
Namun demikian, hutan juga memiliki peran penting dalam menahan dampaknya.
“Hutan merupakan salah satu elemen yang mampu menyerap air. Hutan di kawasan kami di KPH Bali Timur seluas 20.900 hektare dengan kondisi yang bervariasi. Sedangkan Hutan di Bali seluas 131.171 hektare. Dengan sekitar 200 tenaga yang kami miliki, kami terus melakukan penghijauan. Sejak tahun 2019, sudah sekitar 3.000 hingga 4.000 hektare yang kami tanami kembali,” ujarnya.
Menurutnya, dari total 131.171 hektare ribu hektare hutan di seluruh Bali, pihaknya berkomitmen kuat menjaga kelestarian kawasan tersebut.
“Di mata masyarakat awam, ada kebun warga yang tampak rimbun seperti hutan, dan kami tidak bisa berbuat banyak jika lahan itu dimanfaatkan pemiliknya,” jelas Maha.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur yang memiliki visi luar biasa, luas kawasan hutan Bali saat ini 23,45 persen dari total wilayah. Pak Gubernur menargetkan peningkatan tutupan hutan hingga 30 persen. Kami berpacu untuk mewujudkannya dengan mendorong masyarakat agar menanam pohon di lahan mereka,” imbuhnya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan publik, termasuk konten kreator, dalam kampanye penanaman pohon.
“Kalau satu orang saja menanam satu pohon di Bali, berarti akan ada empat juta pohon baru sesuai jumlah penduduk kita. Bayangkan jika itu dilakukan setiap tahun. Menanam itu penting, karena satu pohon dewasa dapat menyediakan oksigen bagi empat orang. Jika kita menebang satu pohon, artinya kita menghilangkan hak oksigen bagi empat orang,” tegasnya.
Sementara itu, Abdul Muthalib, praktisi kehutanan, menegaskan pentingnya pengelolaan hutan berbasis keberlanjutan di tengah ancaman konversi lahan dan eksploitasi berlebihan.
“Harus hati-hati, karena kawasan hutan Bali sangat rentan. Penanaman pohon harus menjadi budaya, bukan sekadar seremonial,” katanya.
Ia juga menyoroti peran kunci hutan sebagai penyerap karbon dan pelindung ekosistem.
Menurutnya, hutan berfungsi sebagai benteng utama, tidak hanya dalam konteks mitigasi (mengurangi penyebab), tetapi juga adaptasi (menyesuaikan diri dengan dampak) perubahan iklim.
Dalam konteks mitigasi sebagai gudang penyimpanan karbon, hutan memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida (CO₂) dari atmosfer melalui proses fotosintesis.
“Hutan yang sehat mampu mengunci jutaan ton karbon dan membantu menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di udara yang menjadi pemicu utama pemanasan global,” ungkapnya.
Terkait upaya mengatasi deforestasi, ia menegaskan perlunya fokus pada penghentian perubahan fungsi kawasan hutan yang disebabkan oleh kebakaran, illegal logging, atau alih fungsi lahan ilegal.
“Kita harus mendukung program Pemerintah Provinsi Bali melalui Bapak Gubernur dalam pengembangan energi baru terbarukan dan kampanye penggunaan kendaraan listrik,” tandasnya.
Selain berperan dalam mitigasi, hutan juga menjadi sistem perlindungan alami terhadap dampak nyata perubahan iklim, terutama cuaca ekstrem.
“Dari sisi tata air, hutan berfungsi sebagai regulator penting yang menjaga daerah resapan dan mengatur aliran air. Hutan yang lestari dapat mencegah banjir saat musim hujan ekstrem serta memastikan ketersediaan air bersih saat musim kemarau panjang,” ujarnya.
“Akar pohon yang kuat juga mencegah tanah longsor dan erosi yang kini semakin sering terjadi akibat curah hujan yang tidak menentu,” imbuhnya.
Dialog tersebut menyimpulkan bahwa menjaga hutan merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih aman.
Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah melalui program rehabilitasi hutan, akademisi, dan partisipasi aktif masyarakat lokal.
Hutan bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan benteng alam utama bagi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global.
Dalam upaya menambah tutupan hutan, mau tidak mau pemerintah harus mengikuti tindakan progresif Kang Dedi Mulyadi alias KDM di Jawa Barat yang membongkar bangunan-bangunan liar sekaligus yang didirikan di daerah “terlarang” untuk mengantisipasi bencana alam di masa-masa mendatang. (bp/ken)
