DENPASAR, Balipolitika.com– Hadapi modernisasi, digitalisasi, dan masuknya pengaruh eksternal, pemimpin dan masyarakat Bali dituntut untuk menjaga Dresta Bali (tradisi/adat) secara sistematis tanpa bersikap reaktif atau emosional.
Langkah yang diambil harus meminimalkan risiko konflik horizontal agar tidak mengganggu stabilitas pariwisata dan ekonomi Bali.
Hal itu disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster saat membuka seminar nasional Mewali Ring Uluning Kertha dengan tema Strategi Penguatan Dresta Bali dalam mencegah dan menangkal intervensi Sampradaya Asing Ideologi Transnasional yang dilaksanakan oleh Forum Gerakan Adat Se-Nusantara (FORGAS) Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Jumat, 3 April 2026 pagi.
Dalam sambutannya, Koster menyampaikan seminar yang dilaksanakan bukan semata sebagai ajang diskusi dan dialogis, namun sebagai langkah strategis dalam penguatan ideologi bangsa yang berlandaskan Pancasila dengan berakar kuat pada tradisi dan kearifanlokal, khususnya yang tumbuh berkembang di tengah-tengah komunitas masyarakat adat.
“Bali tidak memiliki kekayaan sumber daya alam tambang (seperti minyak, gas, atau batu bara). Anugerah terbesar Bali adalah kebudayaan, yang menjadi hulu atau penggerak utama sektor pariwisata dan ekonomi. Jika budaya rusak, maka daya tarik Bali akan hilang,” tegasnya.
Koster menekankan jika fondasi utama menjaga budaya Bali adalah desa adat; berbeda dengan desa dinas bentukan negara, desa adat adalah warisan sosiologis-historis leluhur.
Oleh karena itu, penguatan kelembagaan ini dilakukan melalui penerbitan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, serta regulasi turunan untuk melindungi bahasa, aksara, dan busana Bali.
“Membangun atau mempertahankan budaya tidak bisa dibeli dengan uang. Ia membutuhkan rekayasa sosial, pemahaman ideologis, dan konsistensi, karena yang dihadapi adalah benda hidup (masyarakat) yang terus digempur oleh pengaruh eksternal,” terangnya.
Mengingat Bali adalah etalase dunia yang padat kepentingan, kebijakan yang diambil dikatakan Koster tidak boleh grusa-grusu atau konfrontatif.
Pendekatannya harus dapdap dan arif di mana ada kesadaran penuh akan konsep trade-off: satu sisi harus tegas menjaga budaya, tapi di sisi lain eksekusinya tidak boleh menciptakan distorsi, masalah baru, atau konflik horizontal yang justru akan menghancurkan iklim pariwisata dan ekonomi.
“Ini yang menjadi tantangan besar kita ke depan semuanya. Yang harus kita jaga sama-sama di Bali ini. Karena kita tengah menghadapi faktor eksternal yang ingin berkembang di Bali. Ingin tumbuh di Bali. Ada yang positif, ada yang enggak. Salah satu yang bisa mengancam kalau Kita enggak waspada, tidak kerja secara sistematis maka Bali ini akan rusak. Untuk itu, drastabali ini harus dijaga dengan kuat,” tambahnya.
Untuk itu, Gubernur Koster berharap seminar yang dilaksanakan oleh FORGAS mampu mengedukasi masyarakat, khususnya para generasi muda maupun para tokoh-tokoh masyarakat untuk kuat dan teguh dalam menjalankan ajaran Hindu yang seutuhnya berdasarkan tattwa, susila, acara berdasarkan Dresta Bali yang tumbuh dan dijaga oleh desa adat di seluruh Bali.
Maka dari itu penguatan desa adat dan tokoh-tokoh masyarakat adat perlu dilakukan untuk mengedukasi dan menguatkan pemahaman merekapada ajaran Hindu Bali, Hindu Nusantara yang adiluhung. (bp/ken)
