TABANAN, Balipolitika.com– Kasus kekerasan dan berbagai permasalahan anak di Provinsi Bali masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Kondisi ini mendorong penguatan komitmen lintas sektor dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta menegaskan pentingnya langkah konkret tersebut saat kegiatan Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Kabupaten Tabanan, Kamis, 26 Maret 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Subkegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi lintas sektor.
Dalam pemaparannya, Ny. Seniasih Giri Prasta menyampaikan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan seksual, eksploitasi, hingga penelantaran, menunjukkan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas bersama.
Selain itu, ia juga menyoroti masih terbatasnya edukasi kepada anak terkait perlindungan diri, termasuk pemahaman batasan tubuh, serta pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak.
Forum PUSPA, lanjutnya, hadir sebagai wadah kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, dan akademisi dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.
Berbagai tantangan lain juga menjadi perhatian, di antaranya praktik perkawinan anak, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengaruh media sosial yang semakin kompleks terhadap perkembangan anak.
Melalui sosialisasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan peran aktif dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, khususnya di Kabupaten Tabanan.
“Penguatan Kabupaten Layak Anak bukan hanya program, tetapi gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah materi strategis dari narasumber terkait. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan memaparkan peran serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali menyampaikan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah guna mendukung implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak secara berkelanjutan. (bp/ken)
