BADUNG, Balipolitika.com- Wakil Bupati, I Ketut Suiasa menyambut kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Mendes PDTT RI), H. Yandri Susanto beserta jajaran, dalam acara Sosialisasi Penguatan Program Prioritas Pemerintah Pusat terkait Ketahanan Pangan dan Pengembangan Potensi Desa.
Kunjungan yang berlangsung di Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Sabtu, 11 Januari 2025 menjadi momen penting untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan swasembada pangan melalui pemberdayaan desa.
Hadir pada kegiatan tersebut, para pejabat pimpinan tertinggi madya, pejabat pimpinan pratama, Forkopimda Kabupaten Badung, Kepala OPD di lingkup Pemkab Badung, Camat Abiansemal beserta Perbekel se-Abiansemal serta kelompok tani dan masyarakat.
Bupati Badung dalam sambutannya yang dibacakan Wabup Ketut Suiasa menyampaikan komitmen Pemkab Badung dalam mendukung visi nasional Presiden RI, Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia dari desa.
Kegiatan ini juga menjadi ajang apresiasi terhadap berbagai pencapaian Desa Bongkasa Pertiwi yang telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam pengembangan potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Suiasa menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Kabupaten Badung, yang dikenal sebagai daerah dengan sektor pariwisata dominan, menghadapi tantangan keterbatasan lahan produktif akibat alih fungsi lahan.
Namun, hal ini tidak menyurutkan upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai inovasi demi menciptakan kemandirian pangan.
“Walaupun Badung memiliki karakteristik sebagai daerah konsumtif berbasis pariwisata, kami terus berupaya mengintegrasikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi berbasis lokal dalam setiap kebijakan pembangunan. Tantangan seperti distribusi hasil pertanian, khususnya padi dan beras, yang diproses di luar Bali hingga memicu kenaikan harga, menjadi perhatian utama kami. Oleh karena itu, kami membutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi hambatan ini,” jelas Suiasa.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Badung memanfaatkan perusahaan daerah untuk menjaga kestabilan harga pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan pembelian hasil panen dengan harga layak.
Kebijakan ini juga diintegrasikan dengan upaya pengendalian inflasi daerah yang dikelola melalui koordinasi intensif.
“Kami juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui alokasi dana desa yang telah mencapai total Rp438 miliar lebih sejak 2015 hingga 2024, termasuk alokasi sebesar Rp46 miliar lebih pada 2024. Dana ini sangat membantu pelaksanaan pembangunan desa, terutama dengan adanya alokasi tambahan untuk desa-desa berprestasi, selain diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pembangunan lumbung desa, serta pengembangan potensi lokal. Pengelolaan dana ini diawasi secara ketat bersama Kejaksaan Negeri guna memastikan transparansi dan akuntabilitas,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkab Badung juga mendukung visi nasional terkait hilirisasi sebagai strategi pembangunan berkelanjutan.
Kawasan Badung Utara, dengan basis agraria dan lingkungan yang asri, menjadi fokus pengembangan sektor pertanian yang berbasis ekologi.
Untuk menjaga kelestarian lingkungan, Pemkab menerapkan kebijakan tegas dengan melarang pembangunan infrastruktur berskala besar seperti hotel atau industri berat di kawasan tersebut.
“Dalam konteks pariwisata, kami mengembangkan 18 desa wisata dari total 46 Desa di Badung. Seleksi didasarkan pada indikator kualitas dan keberlanjutan, dengan mengedepankan konsep “Quality Tourism dan Sustainable Tourism,” ujarnya.
Saat ini Kabupaten Badung mendorong dengan memprioritaskan pengembangan desa digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendukung transformasi di tingkat desa.
“Kami berharap arah kebijakan ini dapat sejalan dengan dukungan pemerintah pusat. Kami juga menantikan arahan dari Bapak Menteri yang akan memberikan semangat baru dalam menghadapi tantangan pembangunan, dengan harapan kunjungan kerja ini menjadi momentum dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Suiasa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, H. Yandri Susanto, mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Badung dalam mengelola dana desa secara profesional dan transparan.
Yandri Susanto juga menyoroti pentingnya pembangunan desa berbasis komunitas untuk menciptakan desa yang produktif, mandiri, dan mampu mencegah urbanisasi.
“Pengelolaan dana desa yang akuntabel, seperti yang dilakukan Kabupaten Badung, patut menjadi model nasional. Dengan pengawasan yang melibatkan kejaksaan, kami yakin bahwa dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Ia juga mendorong pengembangan konsep “Desa Tematik” yang memanfaatkan potensi lokal seperti desa cabai, desa padi, atau desa ikan.
Menurutnya, pengelolaan desa berbasis tematik yang dikelola melalui BUMDes dapat menjadi kunci keberlanjutan ekonomi desa sekaligus mendukung target nasional swasembada pangan pada 2025.
“Harapan saya agar kolaborasi yang terjalin dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat kebersamaan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Badung optimis dapat mewujudkan desa-desa yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing, sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional, saya akan menjadikan Desa Bongkasa Pertiwi ini menjadi model percontohan ke seluruh desa di Indonesia,” tutupnya seraya menyerahkan bibit tanaman terong dan cabai kepada kelompok masyarakat dan tani. (bp/ken)
