JEMBRANA, Balipolitika.com– Bupati Jembrana, I Nengah Tamba mengeluarkan Surat Edaran Nomor:100.3.4/ 274/DLH/2025 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi timbulan sampah plastik di lingkungan kantor pemerintahan.
Bupati Tamba mengatakan Pemkab Jembrana terus berupaya dalam mengurangi timbulan sampah plastik kemasan sekali pakai dan ASN harus menjadi pelopor di tengah-tengah masyarakat.
“Dengan surat edaran ini kami berupaya menjadikan ASN sebagai pelopor ditengah masyarakat dalam mengurangi pemakaian produk dengan kemasan plastik yang akan menghasilkan sampah plastik, tidak hanya dilingkungan kantor pemerintah namun juga Badan Usaha Pemda, sekolah hingga kantor kantor desa semua harus ikut berperan,” ujar Tamba, Kamis, 6 Februari 2025.
Sementara itu, Sekda Jembrana I Made Budiasa menerangkan bahwa surat edaran ini merupakan optimalisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
“Pemda Jembrana melalui Surat Edaran Nomor:100.3.4/ 274/DLH/2025 merupakan Implementasi dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai,” ucap Sekda Budiasa.
Disampaikan dalam surat edaran tersebut bahwa Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana, dan sekolah-sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak diperkenankan menyediakan air minum dalam kemasan plastik, baik ukuran gelas maupun
botol serta tidak diperkenankan menyediakan makanan, kue, jajan, dalam kemasan atau bungkus plastik, baik di ruang kerja maupun pada kegiatan rapat, pertemuan, atau acara seremonial lainnya.
Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan BUMD Kabupaten Jembrana agar membawa tumbler (botol minum) untuk memenuhi kebutuhan minum saat melaksanakan tugas maupun menghadiri acara seremonial, rapat, pertemuan, atau kegiatan lainnya.
Sangat dianjurkan untuk menggunakan tumbler berbahan stainles dan jika menggunakan tumbler
berbahan plastik agar dipastikan bersifat BPA Free alias bebas dari Bisphenol A- senyawa kimia sintetis yang sangat berbahaya bagi kesehatan.
Keputusan itu juga berlaku di instansi sekolah di mana setiap kepala sekolah dan guru diminta menjadi teladan serta memberikan edukasi kepada para peserta didik dalam penggunaan tumbler untuk mengurangi atau meniadakan sampah plastik yang bersumber dari kemasan plastik makanan dan minuman.
Surat edaran ini dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 10 Februari 2025.
Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD, dan Kepala Sekolah diharapkan melakukan pengawasan dan penertiban untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Surat Edaran ini di instansi atau lembaga masing-masing. (bp/ken)
