BULELENG, Balipolitika.com- Penjabat (Pj) Bupati Ketut Lihadnyana mengumpulkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Buleleng secara luring maupun daring.
Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Lihadnyana menyerukan agar ASN maupun non ASN menjauhi judi online dan menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak Nasional tahun 2024.
“Mari kita sama-sama menjaga nama Buleleng ini. Jangan sampai terjerumus dalam perjudian online. Akibatnya sangat fatal,” ujarnya saat ditemui usai memberikan pengarahan kepada para ASN dari Lobi rumah Jabatan Bupati Buleleng, Selasa 12 November 2024.
Lihadnyana mengatakan bahwa peringatan keras sudah diberikan kepada para pegawai terkait dengan judi online.
Ini adalah ancaman bagi integritas para pegawai dan juga stabilitas di masyarakat.
Surat teguran telah dikeluarkan di beberapa daerah kepada para pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran seperti terlibat judi online ini.
Ia pun berharap tidak ada pegawai di Buleleng yang terlibat dalam aktivitas ini.
“Arahan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta tindakan tegas dari aparat dalam memberantas judi online,” katanya.
Terkait dengan tindakan preventif, Pj Bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali ini menyebutkan bahwa yang bisa mengetahui transaksi keuangan hanya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Namun, hingga saat ini belum ada laporan dari PPATK mengenai pegawai pemerintah di Buleleng yang terlibat judi online.
Berbeda dengan daerah lain yang sudah ada pegawainya terindikasi terlibat judi online.
“Karena yang dilihat oleh PPATK adalah transaksi rekeningnya yang diduga ke rekening judi online. Oleh karena itu, kita kumpulkan hari ini. Jangan sampai ada yang terlibat. Astungkara, hingga saat ini di Buleleng belum ada,” sebut Lihadnyana.
Selain terkait judi online, Pj Bupati Lihadnyana juga memberikan pengarahan terkait netralitas para pegawai baik itu ASN maupun non ASN.
Dirinya menegaskan agar pegawai menjaga netralitas demi menciptakan proses demokrasi yang adil dan transparan.
“Tanpa adanya keterlibatan atau tekanan politik praktis yang dapat mencoreng integritas pegawai pemerintah,” ucapnya dengan tegas.
Jelang Pilkada yang sudah menghitung hari ini, Pj Bupati asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu ini juga mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk bersama melaksanakan ketentuan yang berlaku.
Pihaknya terus mengingatkan seluruh pegawai untuk menghindari tindakan yang memicu persepsi ketidaknetralan. Termasuk melalui simbol atau aktivitas di media sosial.
“Saya juga meminta kepada seluruh pegawai khususnya para ASN jangan ada yang terlibat. Jangan sampai tergoda iming-iming jabatan karena ini hanya akan merugikan diri sendiri serta mencederai proses demokrasi,” imbuh Lihadnyana. (bp/dp/ken)
