JAKARTA, Balipolitika.com- Pemerintah Indonesia resmi menggodok aturan kerja dari rumah atau work from home satu hari dalam sepekan bagi seluruh aparatur negara. Langkah drastis ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia yang kini menembus level seratus dolar Amerika per barel. Presiden Prabowo Subianto menargetkan kebijakan ini mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak nasional hingga mencapai angka dua puluh persen.
“Keputusan work from home ini akan kami detailkan segera, namun pastinya akan mulai kita lakukan sesudah masa libur Lebaran nanti,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta.
Kebijakan penghematan energi ini juga menyasar sektor pendidikan dengan mengombinasikan metode pembelajaran daring serta tatap muka bagi seluruh siswa. Pemerintah berencana menyesuaikan skema pembiayaan bantuan internet guna mendukung kebutuhan akses digital para pelajar selama berada di rumah. Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci utama agar kualitas pendidikan tidak menurun meskipun intensitas kehadiran fisik di sekolah mulai berkurang.
“Kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap kami arahkan untuk dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas proses pendidikan nasional,” tutur Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa ketegangan antara Iran dengan Amerika-Israel mengakibatkan pasokan minyak mentah menjadi sangat tersendat. Dua kapal tanker milik Pertamina hingga saat ini dikabarkan masih terjebak dan belum bisa keluar dari wilayah Selat Hormuz. Pemerintah terus melakukan negosiasi intensif agar armada pengangkut energi tersebut dapat segera melanjutkan perjalanan menuju kilang pengolahan di tanah air.
“Proses negosiasi masih berlangsung karena antrean kapal sangat panjang, jadi mohon berikan kami waktu untuk menyelesaikan masalah logistik ini,” kata Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Di sisi lain, sejumlah ekonom meragukan efektivitas kebijakan bekerja dari rumah dalam menekan angka konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan. Konsumsi energi nasional justru lebih banyak didorong oleh aktivitas sektor logistik, distribusi barang dagangan, serta mobilitas masyarakat non-kerja. Kebijakan ini dinilai hanya bersifat marginal dan belum mampu menyentuh perubahan struktural yang dibutuhkan untuk menjaga ketahanan APBN kita.
“Jadi menurut saya efek kebijakan ini lebih bersifat marginal dan belum menyentuh perubahan struktural pada pola konsumsi energi masyarakat,” ungkap Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet.
Yusuf menambahkan bahwa pemerintah seharusnya fokus pada reformasi subsidi energi agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran bagi kelompok yang membutuhkan. Penguatan transportasi publik dan percepatan program elektrifikasi kendaraan dianggap memberikan dampak yang jauh lebih permanen dalam jangka waktu panjang. Tanpa kebijakan mendasar, target penghematan anggaran sebesar delapan puluh triliun rupiah mustahil dapat tercapai hanya melalui skema kerja daring.
“Kalau targetnya penghematan sampai delapan puluh triliun rupiah, menurut saya kebijakan kerja dari rumah jelas tidak akan pernah cukup,” pungkas Yusuf Rendy. (BP/CHA).
