DENPASAR, Balipolitika.com– Banyak pihak sudah mengingatkan betapa bahayanya jika daerah resapan, khususnya sawah, hutan, perkebunan, dan sejenisnya masif berubah jadi beton di Provinsi Bali.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, Made Krisna Dinata dan elemen masyarakat lainnya selama ini sudah berbuih-buih agar pemerintah serta masyarakat sadar serta berbenah menyetop proyek-proyek di Pulau Dewata yang jauh menyimpang dari konsep Tri Hita Karana.
Jelas Bokis- sapaan akrab Made Krisna Dinata- pembangunan infrastruktur yang mendegradasi bahkan menghilangan subak atau sistem irigasi tradisional air di Bali kini sedang masif terjadi.
Salah satunya yang terang-benderang di depan mata masyarakat Bali dan jadi wacana nasional adalah pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang terbentang dari Gilimanuk (Kabupaten Jembrana) hingga Mengwi (Kabupaten Badung) sepanjang 96,21 km.
Proyek yang diprakarsai Gubernur Bali masa bakti 2018-2023 dan 2024-2029, Wayan Koster ini akan menerabas 480,54 hektar sawah produktif dan 98 wilayah subak di sepanjang wilayah tersebut.
Pembangunan pelabuhan terintegrasi Sangsit yang akan dibangun di Bali Utara juga akan menerabas sawah seluas 26.193 meter persegi dan mengancam 4 subak.
Termasuk proyek Pusat Kebudayaan Bali yang telah mengorbankan lahan persawahan hingga 9,38 hektar yang menyebabkan Subak Gunaksa jadi korban.
Faktanya proyek-proyek yang akan menggerus daerah resapan itu belum tuntas, saat ini, baru diterpa hujan kurang dari 24 jam, masyarakat Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar sudah kalang-kabut merasakan dampak kedahsyatan air yang tak leluasa masuk ke tanah karena betonisasi di mana-mana.
Hasil perkembangan kaji cepat penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Bali, per hari ini, Rabu, 10 September 2025 pukul 18.45 WIB, sebanyak sembilan orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dua orang hilang, dan sebanyak 202 kepala keluarga atau 620 jiwa terdampak.
Wilayah yang terdampak banjir ini mencakup enam kabupaten/kota, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan.
Adapun data rincian penemuan dan pencarian korban meliputi; di Kota Denpasar terdapat lima korban meninggal dunia dan dua orang hilang, di Kabupaten Jembrana dua orang meninggal dunia dengan total 103 kepala keluarga atau 200 jiwa terdampak, di Kabupaten Gianyar satu orang meninggal dunia, di Kabupaten Badung satu orang meninggal dunia, sedangkan Kabupaten Klungkung mencatat 99 kepala keluarga atau 420 jiwa terdampak, dan Kabupaten Tabanan masih dalam proses pendataan.
Imbas banjir tersebut, sebagian warga juga terpaksa harus mengungsi karena tempat tinggal mereka masih terendam banjir.
Adapun rinciannya meliputi; di Kabupaten Jembrana tercatat 85 jiwa mengungsi dengan penyebaran di sejumlah posko di antaranya Balai Desa Yeh Kuning, Balai Banjar Yeh Kuning, Musholla Assidiqie, dan Musholla Darul Musthofa.
Sementara itu, di Kota Denpasar terdapat 108 jiwa mengungsi yang tersebar di SD 25 Pemecutan, Banjar Sedana Merta Ubung, serta Banjar Dakdakan Peguyangan.
Saat siaran pers ini disusun, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., sudah berada di Bali, sedang memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bencana yang dihadiri oleh segenap unsur forkopimda Bali.
Kehadiran Kepala BNPB menjadi representasi bahwa negara hadir demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan upaya pencarian dan pertolongan serta penyelamatan masyarakat terdampak.
Di samping itu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus dimaksimalkan.
Sejalan dengan itu, upaya penanganan terus dilakukan dengan fokus pada pencarian, pertolongan, serta evakuasi warga terdampak sesuai arahan Kepala BNPB.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali bersama BPBD kabupaten/kota melakukan peninjauan ke lokasi-lokasi bencana yang masih tergenang banjir. Sementara itu, data kerugian materil masih dalam proses pendataan. (bp/ken)
