GIANYAR, Balipolitika.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Paripurna DPRD Gianyar di Ruang Sidang Kantor DPRD Gianyar, Senin, 17 November 2025.
Setidaknya 9 raperda disampaikan untuk dibahas dalam sidang paripurna selanjutnya.
Di mana DPRD Gianyar menyampaikan 1 raperda inisiatif dewan tentang Pengelolaan Air Tanah, serta Agung Mayun menyampaikan pengantar 6 Raperda Kabupaten Gianyar tahun 2025 dan 2 Raperda Percepatan Kabupaten Gianyar, guna mendukung program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPRD Gianyar, Made Suteja menyampaikan bahwa air tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital, tidak hanya bagi kehidupan sehari-hari tetapi juga bagi sendi-sendi perekonomian, pertanian, dan pariwisata di Gianyar.
Namun, dirinya mengakui bahwa tekanan terhadap ketersediaan dan kualitas air tanah semakin besar.
Bermula dari keprihatinan tersebut, DPRD Kabupaten Gianyar melalui hak inisiatifnya mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.
“Di mana substansi penting yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah ini dirancang dengan penuh kesungguhan untuk menjawab kepedulian dan kekhawatiran masyarakat Gianyar dalam menjaga air tanah,” ujarnya.
Dirinya juga memaparkan berbagai substansi seperti prinsip kelestarian dan keberlanjutan, yaitu menempatkan aspek pelestarian sebagai fondasi utama dalam setiap pemanfaatan air tanah.
“Substansi keduanya yaitu Perlindungan Cekungan Air Tanah yang mengatur perlindungan terhadap daerah tangkapan air dan zona resapan untuk memastikan kelangsungan proses pengisian atau recharge air tanah,” paparnya.
Di samping itu juga, Substansi Raperda Air Tanah mengakui dan melindungi hak masyarakat atas akses air bersih, sekaligus mengatur kewajiban masyarakat dalam menjaga kelestarian air tanah.
Di lain sisi, Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun menyampaikan 6 Raperda Kabupaten Gianyar Tahun 2025 dan 2 Raperda Percepatan.
Raperda tersebut ialah Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2045, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, akuntabilitas penyertaan modal, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gianyar.
“Rancangan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah bertujuan untuk memberikan identitas atau simbol yang representatif dengan karakteristik, ciri khas daerah, kearifan lokal dan nilai-nilai budaya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah, dengan paradigma pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan,” papar Agung Mayun.
Selanjutnya adapula Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Gianyar, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kepastian hukum dan tertib administrasi.
Agung Mayun juga berharap raperda yang disampaikannya mendapatkan pembahasan lebih lanjut.
”Besar harapan saya rancangan peraturan daerah ini segera mendapatkan pembahasan melalui rapat-rapat kerja pansus sehingga raperda ini segera dapat ditetapkan. Setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah, maka ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini akan dipergunakan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Gianyar,” pungkasnya. (bp/ken)
