DENPASAR, Balipolitika.com– Ada hal menarik di balik musibah banjir di Provinsi Bali dipicu hujan deras Selasa-Rabu, 9-10 September 2025.
Banjir yang menewaskan 18 korban jiwa dan 4 korban belum diketahui keberadaannya hingga Kamis, 18 September 2025, ternyata diam-diam dikunjungi Perdana Menteri Timor Timur (2007–2015) dan Presiden Timor Leste (2002–2007), José Alexandre “Xanana” Gusmão.
Sejumlah media nasional bahkan menulis politisi Kongres Nasional Rekonstruksi Timor sepakat mendonasikan uang sebesar 2,5 juta Dollar AS atau setara Rp41 miliar untuk penanganan banjir kepada Pemerintah Provinsi Bali.
Donasi tersebut dirilis resmi oleh Pemerintah Timor Leste sebagaimana diberitakan Tatoli dan media online Kompas.com.
Meski demikian, beredar kabar bahwa Pemerintah Provinsi Bali juga disebut-sebut mewajibkan para ASN Pemprov Bali dan guru SMA/SMK/MA sederajat se-Bali untuk berdonasi dengan besaran yang ditentukan.
Khusus sekolah, rekapan sumbangan per sekolah itu dikumpulkan melalui ketua MKKS masing-masing yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
Bagi ASN yang terdampak banjir dikecualikan memberikan donasi, namun harus mengumpulkan file foto kondisi rumah terdampak banjir melalui scan barcode yang disediakan.
Saat barcode tersebut di-scan akan muncul kolom isian berupa nama, NIP, dan sekolah.
Adapun besaran donasi untuk para guru ini terdiri atas kepala sekolah (1.250.000), jabatan fungsional/jafung muda (1.100.000), guru ahli madya (1.000.000), guru ahli muda (500.000), guru ahli pertama (300.000), guru ahli utama (1.250.000), staf golongan 1 (100.000), staf golongan II/jafung penyelia (200.000), staf golongan III/jafung pertama (300.000), dan PPPK (150.000).
Sebelumnya, juga beredar instruksi untuk mengumpulkan uang bagi seluruh pegawai, kecuali kontrak dan karyawan terdampak dibuktikan dengan data di mana laporan tersebut dibuat dengan daftar nama lengkap dengan golongan dan jumlah donasi yang sudah ditentukan.
Adapun besaran donasi bagi para pegawai ini terdiri atas Sekda (3.000.000), JPT/jabatan pimpinan tinggi eselon II/a (2.500.000), JPT eselon II/b (2.000.000), jafung utama (1.250.000), eselon III/a (1.500.000), eselon III/b (1.250.000), jafung madya (1.000.000), eselon IV (750.000), jafung muda (500.000), pelaksana (200.000-300.000 sesuai golongan), dan PPPK (150.000).
Pada Rabu hingga Kamis, 17-18 September 2025, media sosial diwarnai oleh keluhan-keluhan seputar donasi dengan nominal yang ditentukan tersebut.
“Saya ASN Pemprov, terus terang saya tidak berani share data pribadi saya demi keamanan karir saya ke depan. Jika mau kroscek infonya, silakan tanyakan ke ASN lain. Sebenarnya dari barcode ini sudah ketahuan ini link resmi, yang bisa membuat link ini hanya admin di Pemprov. Bukankah setiap pemerintah daerah sudah ada dana darurat? Dari BNPB juga ada dana. Presiden kemarin juga telah visit, tidak mungkin tidak menyalurkan bantuan yang bermiliar-miliar. Kami tidak tahu pemprov butuh dana berapa, kalau dijumlah secara data BPS, jumlah ASN Pemprov Balu ada 43.000 lebih, bayangkan dana yang terkumpul jika semua menunaikan perintah “donasi” itu,” demikian salah satu screenshot percakapan berisi keluhan yang tersebar di media sosial.
Saat Redaksi Balipolitika.com menghubungi secara acak sejumlah kepala sekolah di Bali, ternyata donasi ini benar adanya.
“Sampun tiang bayar, bapak,” jawab seorang kepala sekolah tanpa membantah nominal yang ditanyakan redaksi.
Dikonfirmasi terpisah, seorang kepala sekolah lain juga membenarkan donasi dimaksud dan meminta redaksi untuk merahasiakan namanya.
“Minta tolong,” ungkapnya sembari mengaku belum mentransfer donasi dengan nilai yang ditentukan sebesar Rp1.250.000.
Beberapa kepala sekolah lain yang dihubungi secara acak belum menjawab pertanyaan redaksi hingga berita ini diunggah ke publik.
Ada juga sejumlah guru yang menilai bahwa informasi ini masih berupa desas-desus mengingat sekolah tempatnya mengabdi belum menerima surat resmi.
“Masih desas-desus. Ada infonya beredar, tetapi dasar surat tidak ada, sehingga masih menjadi desas-desus. Saya pribadi sedang menunggu arahan pimpinan,” jawab seorang guru.
Dihubungi Kamis, 18 September 2025, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Bali, Ida Bagus Surja Manuaba belum menjawab pertanyaan redaksi saat dikonfirmasi. (bp/tim)
